Senin 14 September 2020, 12:58 WIB

Jokowi Sebut Pembatasan Lokal bisa Lebih Detil dan Fokus

Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum
Jokowi Sebut Pembatasan Lokal bisa Lebih Detil dan Fokus

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo (kanan)

 

PRESIDEN Joko Widodo meminta kepada kepala daerah yang hendak mengambil keputusan krusial terkait penanganan covid-19 untuk selalu lebih dulu melihat data dan fakta di lapangan.

"Keputusan-keputusan dalam merespon penambahan kasus, saya minta semua selalu melihat data sebaran. Jangan buru-buru menutup sebuah wilayah, kabupaten, kota. Kalau kita kerja berbasis data, langkah intervensi akan berjalan lebih efektif dan bisa segera menyelesaikan masalah di lapangan," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Senin (14/9).

Menurutnya, pembatasan berskala mikro atau lokal menjadi strategi yang lebih cocok untuk diterapkan demi menekan angka pertumbuhan kasus.

"Intervensi cukup di tingkat RT, RW, desa atau kampung sehingga penanganan bisa lebih detil dan lebih fokus," ujar Presiden.

Baca juga: JK Dukung PSBB DKI

Ia beralasan, meskipun sebuah provinsi berada pada status risiko tinggi atau zona merah, tidak semua kabupaten/kota di dalamnya memiliki status yang sama.

"Tidak semua kelurahan, kecamatan mengalami hal yang sama. Ada yang di zona hijau, kuning. Oleh karena itu perlu perlakuan yang berbeda-beda. Penanganan jangan digeneralisir," tutur Kepala Negara.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menetapkan  Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak Senin (14/9) untuk waktu 14 hari. Keputusan ini diambil setelah melihat lonjakan kasus baru covid-19 hingga 49% atau 3.864 orang selama September ini. Adapun terjadi kenaikan angka kematian akibat covid-19 hingga 14% dalam 12 hari.

“Sejak 4 Juni sudah transisi di mana kegiatan yang semula ditutup lalu dibuka lagi. Tetapi selama 12 hari terakhir, ada masalah yang cukup menantang. Maka dua pekan ke depan memasuki masa pembatasan berbeda dibandingkan masa transisi kemarin,” ujar Anies dalam konferensi pers, Minggu (13/9).(OL-5)

Baca Juga

AFP

Kasus HAM Sulit Selesai, Komjak Soroti Landasan Hukum

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 03 Maret 2021, 04:50 WIB
Komjak mendorong pemerintah dan DPR untuk merumuskan landasan hukum dalam bentuk undang-undang...
Antara/Indrianto Eko

Nurhadi Dituntut 12 Tahun Penjara

👤Tri Subarkah 🕔Selasa 02 Maret 2021, 22:39 WIB
Sebelum merumuskan tuntutan, JPU KPK telah memeriksa 50 orang saksi dan 2 orang ahli. Adapun barang bukti terkait kasus dugaan suap...
MI/Susanto

Yusril: Pencabutan Aturan Minol Harus Direvisi dengan Perpres Baru

👤Antara 🕔Selasa 02 Maret 2021, 21:49 WIB
Presiden harus menerbitkan peraturan presiden baru yang berisi perubahan atas peraturan tersebut, khususnya menghilangkan ketentuan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya