PRESIDEN Joko Widodo meminta kepada kepala daerah yang hendak mengambil keputusan krusial terkait penanganan covid-19 untuk selalu lebih dulu melihat data dan fakta di lapangan.
"Keputusan-keputusan dalam merespon penambahan kasus, saya minta semua selalu melihat data sebaran. Jangan buru-buru menutup sebuah wilayah, kabupaten, kota. Kalau kita kerja berbasis data, langkah intervensi akan berjalan lebih efektif dan bisa segera menyelesaikan masalah di lapangan," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Senin (14/9).
Menurutnya, pembatasan berskala mikro atau lokal menjadi strategi yang lebih cocok untuk diterapkan demi menekan angka pertumbuhan kasus.
"Intervensi cukup di tingkat RT, RW, desa atau kampung sehingga penanganan bisa lebih detil dan lebih fokus," ujar Presiden.
Baca juga: JK Dukung PSBB DKI
Ia beralasan, meskipun sebuah provinsi berada pada status risiko tinggi atau zona merah, tidak semua kabupaten/kota di dalamnya memiliki status yang sama.
"Tidak semua kelurahan, kecamatan mengalami hal yang sama. Ada yang di zona hijau, kuning. Oleh karena itu perlu perlakuan yang berbeda-beda. Penanganan jangan digeneralisir," tutur Kepala Negara.
Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak Senin (14/9) untuk waktu 14 hari. Keputusan ini diambil setelah melihat lonjakan kasus baru covid-19 hingga 49% atau 3.864 orang selama September ini. Adapun terjadi kenaikan angka kematian akibat covid-19 hingga 14% dalam 12 hari.
“Sejak 4 Juni sudah transisi di mana kegiatan yang semula ditutup lalu dibuka lagi. Tetapi selama 12 hari terakhir, ada masalah yang cukup menantang. Maka dua pekan ke depan memasuki masa pembatasan berbeda dibandingkan masa transisi kemarin,” ujar Anies dalam konferensi pers, Minggu (13/9).(OL-5)
