Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan bahwa kualitas beras yang akan dibagikan kepada masyarakat telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.
‘Sudah kita cek bersama kualitasnya secara random dan menurut saya sudah memadai kualifikasi kualitas beras medium dan beratnya juga tadi sudah kita coba beberapa sampel dan memenuhi syarat rata-rata di atas 15 kg,’ ujar Muhadjir dalam pernyataan tertulis, kemarin.
Sebagaimana diketahui, program bantuan sosial (bansos) pemerintah untuk keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) berupa beras akan segera dilaksanakan. Hal tersebut sebagai wujud komitmen pemerintah dalam membantu masyarakat, terutama bagi yang terdampak covid-19.
Bantuan beras akan dibagikan untuk tiga bulan alokasi. Secara teknis, pembagian bantuan beras akan dibagikan bertahap setiap bulan dengan total jumlah penerima manfaat sebanyak 10 juta KPM-PKH.
Namun, Muhadjir menjelaskan, karena banyak persiapan yang harus dilakukan, pada tahap awal penyaluran dilakukan dua bulan alokasi sekaligus.
Bansos tahap I akan mulai di salurkan pada September dengan setiap penerima mendapatkan beras seberat 30 kg (dua bulan) dan tahap II akan di distribusikan pada Oktober.
“Perlu dipahami ini bukan untuk mengganti bansos yang sudah ada. Bantuan program reguler PKH tetap diberikan dan ini ditambah dengan bantuan beras. Intinya kita ingin menjamin bahan pokok, terutama beras untuk KPM-PKH bisa tercukupi,” tuturnya.
Kepala Bulog Sumut Arwakhudin Widiarso menyebutkan stok beras Bulog cukup aman memenuhi kebutuhan PKH yang sebesar 20.400 ton untuk tiga bulan jatah 45.500 KPM-PKH di Sumut.
“Stok beras Bulog Sumut ada 38.000 ton, jadi untuk alokasi PKH Sumut 20.400 ton cukup aman,” katanya yang didampingi Kepala Bulog Cabang Medan, Rudi.
Sebelumnya, Dirjen Pemberdayaan Sosial Edi Suharto menjelaskan Kementerian Sosial bertanggung jawab untuk memastikan kualitas berasnya baik dan layak konsumsi. “Kita memastikan kualitas berasnya sehingga tidak ada beras yang lama dan rusak,” ujarnya.
Kemensos berharap dengan adanya pembagian beras berkualitas baik akan meningkatkan kualitas gizi masyarakat sehingga benar-benar memberi kontribusi nyata dalam penurunan angka kekerdilan. (Aiw/Ant/E-1)
Pengangkatan Ahmad Rizal tercantum dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK 192/MBU/07/2025 tanggal 3 Juli 2025.
Letjen TNI Novi Helmy memutuskan untuk tetap melanjutkan pengabdiannya di lingkungan TNI
KEMENTERIAN Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah resmi melakukan pergantian Direktur Utama Perum Bulog.
Bulog Surakarta menyatakan sangat mencukupi, karena stok di gudang se-Solo Raya saat ini mencapai 82 ribu ton lebih.
STOK beras di gudang Bulog akhirnya menembus 4 juta ton yang berhasil tercapai pada 29 Mei 2025. Dari jumlah itu 2,4 juta ton di antaranya berasal dari serapan gabah/beras produksi domestik.
PERUM Bulog mencatat serapan gabah dan beras menembus lebih dari 2,1 juta ton per Mei 2025. Bulog memastikan kualitas beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tetap terjaga
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengungkapkan masih banyak penerima bansos yang mengalami kesulitan dalam mencairkan dana karena masalah maladministrasi
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved