NasDem Konsisten Usung Politik Tanpa Mahar

PARTAI NasDem akan konsisten menerapkan politik dalam mahar dalam setiap gelaran pemil, baik pilpres, pileg maupun pilkada.

Isu mahar politik kembali mencuat jelang pelaksaan pilkada tahun ini.

Politisi NasDem yang saat ini duduk di DPR Willy Aditya menegaskan, sejak awal NasDem tidak pernah meminta mahar politik dari calon kepala daerah yang akan mendapatkan surat rekomendasi dari partai. Pemberian dukungan NasDem didasari pada hasil survei elektabilitas setiap calon kepala daerah.

"Pilkada 2015, 2017, dan 2018 itu NasDem relatif menjadi pemenang karena satu hal yang kami usung, yaitu politik tanpa mahar. Ini tetap menjadi branding dan platform perjuangan NasDem di Pilkada 2020," tegas Willy di Jakarta, Sabtu (9/12).

Pilkada 2020 merupakan lanjutan keberhasilan NasDem dari perhelatan pilkada serentak 2015. Secara garis besar Willy menegaskan bahwa NasDem tetap akan mendukung petahana yang dijagokan pada 2015.

"Yang menonjol dari Pilkada 2020 ialah NasDem bukan dengan kondisi baru, tapi sudah banyak petahana. Keputusan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap kader yang menjadi petahana," terangnya.

Kultur antimahar, dikatakan oleh Willy terus dipertahankan lantaran NasDem sadar setiap pemimpin daerah yang terpilih harus mengembalikan modal, terutama dari partai.

"Pertama bayar kursi dari partai. Ada yang Rp500 juta, Rp1 miliar. NasDem bebas dari itu semua," ujarnya. (OL-8)