Pemungutan Pajak Digital Diharapkan Ditunda

PEMERINTAH diharapkan bisa menunda program pemungutan pajak sebesar 10% terhadap iklan berbayar di seluruh platform perusahaan media sosial dan e-commerce. Pasalnya, saat ini Indonesia tengah di masa pandemi yang mengakibatkan banyak pemutusan kerja dan sistem kontrol pemerintah dianggap belum mumpuni.

Ekonom sekaligus peneliti Indef Aviliani mengatakan saat ini merupakan saat yang kurang tepat untuk memunggut pajak bagi para pelaku atau pemasang tarif iklan di media sosial dan e-commerce.

“Sebaiknya ditunda dulu, mengingat aturan dari pemungutan pajak tersebut belum terlalu kuat,” ungkap Avi dalam Hot Room yang dipantu pengacara kondang Hotman Paris di Metro TV, Selasa (7/9) malam.

Pemerintah, kata Avi, belum mampu mengendalikan perusahaan asing untuk mengembalikan hasil pungutan pajak sebagai insentif luar negeri. Avi menyarankan semua stakeholder untuk duduk bareng guna mempersiapkan hal ini.

“Dalam implementasinya, fungsi kontrol juga harus diutamakan. Karena ini menyangkut uang rakyat yang sudah bayar pajak,” lanjut dia.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama menyampaikan saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkapkan sebanyak 12 perusahaan luar yang menyediakan layanan digital siap memungut pajak pertambahan nilai (PPN) kepada konsumennya. Pungutan pajak itu mulai dilakukan pada 1 Oktober mendatang.

Menurut dia, PPN yang harus dibayar pelanggan adalah 10% dari harga sebelum pajak. Sebetulnya aturan tersebut sudah ada jauh sebelum masa pandemi bahkan dibebankan pada setiap user. Sayangnya tidak pernah diberlakukan pungutan.

Untuk masalah kontrol, kata dia, pemerintah pun sedang menyiapkan tools agar bisa ikut memantau pajak yang telah dibayarkan ke para perusahaan mancanegara itu. Sehingga, pajak yang telah dipungut betul-betul bisa kembali dan manfaatnya dirasakan rakyat.

Hestu menyebut pihaknya terus mengidentifikasi dan menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan lain yang menjual produk digital luar negeri ke Indonesia. Tujuannya, untuk melakukan sosialisasi dan mengetahui kesiapan mereka memungut PPN. “Diharapkan, dalam waktu dekat jumlah pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN produk digital akan terus bertambah,” tuturnya.

Seperti yang diketahui, 12 perusahaan pemungut PPN yang baru ditunjuk DJP antara lain McAfee Ireland Ltd, Microsoft Ireland Operations Ltd, Mojang AB, dan Twitter International Company. (Gan/P-5)