Perludem : Protokol Kesehatan dalam Pilkada Harus Ditegakkan

TIDAK patuhnya beberapa pihak terhadap protokol kesehatan pada saat pendaftaran pasangan calon di beberapa daerah sangat mengkhawatirkan.

Hal tersebut terjadi lantaran Undang-Undang (UU) pilkada yang digunakan merupakan regulasi yang mengatur pilkada dalam situasi normal. Namun, hal tersebut bukan menjadi alasan untuk mengabaikan kepatuhan terhadap protokol keamanan covid-19.

"Ketika Pemerintah, DPR, dan KPU memutuskan untuk melanjutkan tahapan Pilkada 2020 pada 15 Juni 2020 lalu, komitmen utamanya adalah memastikan prtokol kesehatan dipatuhi secara ketat. Namun, komitmen itu terasa hilang, ketika adanya pawai massa, hingga konser musik pada saat pendaftaran calon beberapa hari lalu," ungkap Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunisa Nur Agustyati saat dihubungi di Jakarta, Senin (7/9).

Maka dari itu Khoirunisa melanjutkan Pemerintah, DPR, dan KPU mesti bertanggungjwab untuk memastikan agar komitmen untuk mematuhi protokol kesehatan dapat dipenuhi oleh semua pihak dalam pelaksanaan pilkada.

"Bahkan, aktor yang berkaitan langsung dalam tahapan pilkada, juga terkena Covid-19. Mulai dari penyelenggara pemilu, hingga bakal pasangan calon sudah ada yang terinfeksi Covid-19. Dalam kondisi ini, pemerintah, DPR, dan KPU sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam menyusun dan memastikan jadwal pelaksanaan pilkada ditengah kondisi pandemi, mesti memikirkan ulang melanjutkan tahapan pilkada," jelasnya lebih lanjut.

Baca juga : Bawaslu: 243 Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Pendaftaran

Dikatakan oleh Khoirunisa, Perludem mendorong pemerintah melalui aparatnya, dan seluruh jajaran bersama KPU dan Bawaslu untuk memastikan agar protokol kesehatan dipenuhi di dalam pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.

Selain itu, Perludem mendesak agar pemerintah, DPR, dan penyelenggara Pemilu untuk tidak saling lempar tanggungjawab dalam menjelaskan kepada publik terkait tidak patuhnya beberapa pasangan calon dan pendukungnya dalam pemenuhan protokol kesehatan.

"Pemerintah, KPU, dan DPR mesti mengambil tanggungjawab atas dijalankannya pilkada ditengah pandemi," tuturnya.

Sebaliknya jika pemerintah, KPU, dan DPR tidak dapat memastikan protokol kesehatan akan dipenuhi secara ketat, Perludrm mendesak agar tahapan pilkada 2020 ditunda terlebih dahulu.

"Sehingga pelaksanaan pilkada tidak menjadi titik baru penyebaran Covid-19," ujarnya. (OL-7)