Jokowi Minta Pelanggaran Protokol Kesehatan Pilkada Ditindak Tegas

PRESIDEN Joko Widodo menyoroti potensi munculnya penyebaran covid-19 pada klaster Pilkada. Presiden pun meminta agar pelanggaran protokol kesehatan dalam penyelenggaraan tahapan Pilkada ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.

"Aturan main di Pilkada karena PKPU-nya sudah jelas sekali. Jadi ketegasan, saya kira, nanti Menteri Dalam Negeri dan Bawaslu biar betul-betul ini diberikan peringatan keras," ucap Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna untuk Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/9).

Baca juga: Polisi Periksa Pelapor dan Saksi di Peretasan Tempo dan Tirto

Presiden juga meminta Menteri Dalam Negeri secara khusus untuk mewaspadai potensi klaster Pilkada. Presiden mengingatkan agar potensi penyebaran Covid-19 klaster Pilkada diwaspadai dengan meminimalkan aktivitas yang menimbulkan kerumunan orang.

"Saya minta Pak Mendagri urusan yang berkaitan dengan klaster Pilkada ini betul-betul diberikan ketegasan. Polri juga berikan ketegasan mengenai hal ini," ucapnya.

Dalam kesempatan iti, Presiden juga menyoroti tren penularan covid-19 yang belakangan meningkat di klaster perkantoran dan keluarga. Presiden pun meminta Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi untuk mengantisipasi lonjakan kasus pada klaster tersebut.

"Hati-hati ini, agar ini selalu diingatkan karena yang selalu kita kejar adalah tempat umum, tempat publik, tapi kita lupa bahwa sekarang kita harus hati-hati di klaster yang saya sampaikan," ungkapnya.

Baca juga: KPK Putuskan Penanganan Kasus Hukum Cakada Jalan Terus

Presiden juga meminta masyarakat yang beraktivitas untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Presiden menyebut penularan pada kluster perkantoran dan keluarga kerap terjadi lantaran pengabaian protokol kesehatan

"Klaster keluarga, karena kita merasa sampai di rumah sudah aman, justru di situlah yang kita harus hati-hati. Dalam perjalanan kita masuk kantor kita sudah merasa aman, sehingga kita juga lupa di dalam kantor protokol kesehatan," tuturnya. (OL-6)