Senin 31 Agustus 2020, 11:48 WIB

KPK Ajukan Banding Atas Vonis Wahyu Setiawan

Fachri Audhia Hafiez | Politik dan Hukum
KPK Ajukan Banding Atas Vonis Wahyu Setiawan

ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Pewarta mengambil gambar terdakwa mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang sedang menjalani sidang vonis secara virtual di Gedung KPK.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan banding atas vonis yang dijatuhkan hakim terhadap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Wahyu divonis enam tahun penjara serta denda Rp150 juta subsider empat bulan bui.

"Tim jaksa penuntut umum (JPU) telah menyatakan upaya hukum banding dalam perkara Wahyu Setiawan," kata JPU KPK Takdir Suhan di Jakarta, Senin (31/8).

Takdir mengatakan alasan permintaan banding akan diuraikan JPU dalam memori banding. Namun, salah satu alasan upaya hukum tersebut lantaran hak politik Wahyu yang tidak dicabut.

Baca juga: Sidang Etik Firli Bahuri Ditunda Imbas Penutupan Kantor KPK

"Salah satunya terkait pencabutan hak politik yang tidak dipertimbangkan majelis hakim," ujar Takdir.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan jaksa yang meminta hak politik Wahyu dicabut.

Menurut hakim, tidak ada alasan pemaaf dan pembenar dalam hukum pidana. Selain itu, vonis yang dijatuhkan terhadap Wahyu bersifat pembinaan.

Jaksa juga menyatakan banding atas putusan eks anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina. Agustiani divonis empat tahun penjara serta pidana denda Rp150 juta subsider empat bulan kurungan.

Wahyu dan Agustiani dinyatakan terbukti bersama-sama menerima suap S$57.350 atau setara Rp600 juta. Wahyu juga terbukti menerima gratifikasi dari Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan senilai Rp500 juta. (OL-1)

Baca Juga

DOK DPR RI

Puan Laksanakan Salat Idul Fitri di Rumah Dinas Ketua DPR

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 13 Mei 2021, 10:07 WIB
Berdasarkan foto yang beredar, Puan terlihat khusyu melaksanakan salat Idul Fitri dengan mengenakan mukena berwarna...
DOK DPR RI

Gus AMI: Jangan Ada Perusahaan Tak Bayar THR Pegawai

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 13 Mei 2021, 09:58 WIB
Pimpinan DPR RI Korkesra itu mengingatkan perusahaan untuk memperlakukan pegawai sebagai aset...
DOK DPR RI

Wakil Ketua DPR: Kaji Mendalam Rencana Kenaikan PPN

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 12 Mei 2021, 23:27 WIB
Muhaimin, dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (12/5/2021), menyatakan bahwa pihaknya tidak menginginkan, jika kenaikan PPN ini resmi...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Toleransi tak Pernah Putus di Adonara

Bencana membuat masyarakat Adonara semakin rukun. Ramadan lebih mempersatukan mereka.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya