Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
MASYARAKAT dan penyelenggara negara wajib mengedepankan etika untuk meningkatkan kualitas bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai NasDem Lestari Moerdijat dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-75 MPR RI.
“Etika kehidupan berbangsa memang sudah diatur dalam Ketetapan MPR RI Nomor VI/ MPR/2001. Salah satu bagian dari ketetapan itu mengamanatkan Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa,” katanya di Jakarta, Sabtu (29/8).
Menurut Lestari, upaya meningkatkan kualitas bangsa sangat membutuhkan landasan etika, seperti Pancasila. Sayangnya beberapa tahun terakhir, ujarnya, pemahaman anak bangsa terhadap nilai-nilai Pancasila, yang merupakan bagian dari empat konsensus kebangsaan, dinilai jauh dari memadai.
“Perlu upaya lebih keras dan terencana agar masyarakat dapat memahami nilai-nilai Pancasila dengan baik dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar perempuan yang akrab disapa Rerie itu.
Menurut Rerie, MPR RI yang memiliki visi sebagai rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila, dan kedaulatan rakyat berupaya mengajak para pemangku kepentingan dalam pengelolaan negara ini mengatasi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Tantangan zaman ini semakin kompleks dengan laju modernisasi kehidupan kian meminggirkan dan mengancam jati diri keindonesiaan warga negara.
Secara terpisah Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel mengungkapkan para anggota dewan tidak kehilangan semangat kerja di tengah pandemi. Ia pun optimistis semangat tersebut akan menghasilkan keluaran yang baik bagi perkembangan bangsa dan negara.
“Mereka berupaya secara maksimal menjalankan peran sebagai mitra kritis pemerintah. Saya optimistis, semangat dan kerja keras ini akan berujung berupa hasil kerja besar untuk pembangunan bangsa ini ke depan,” ujar Gobel dalam keterangan pers memperingati HUT ke-75 DPR, kemarin.
Ia mengatakan saat ini Indonesia mempunyai agenda besar. Tidak hanya terkait dengan masalah pandemi covid-19, tapi juga di berbagai hal lain. Ia menilai saat ini ialah momentum yang harus dimanfaatkan untuk membangun fondasi yang lebih kuat dalam rangka membangun masa depan perekonomian nasional. (Uta/Pro/P-5)
Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan bahwa pendidikan Pancasila harus menjadi arus utama dalam pembentukan karakter generasi muda
PENGUATAN ideologi negara bukan lagi sekadar wacana akademis, melainkan faktor kunci keberhasilan transformasi menuju Indonesia. Pancasila
Simak 11 butir sila kelima Pancasila dan contoh pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi, dan dunia digital di tahun 2026.
Pelajari 10 butir sila keempat Pancasila beserta contoh pengamalannya di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat secara lengkap dan terbaru.
Pelajari 7 butir Sila Ketiga Pancasila sesuai TAP MPR No. I/MPR/2003 serta contoh pengamalan nyata untuk menjaga persatuan Indonesia di tahun 2026.
Pahami 10 butir Sila Kedua Pancasila sesuai TAP MPR No. I/MPR/2003 dan cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari serta dunia digital tahun 2026.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya sistem jaminan kesehatan nasional.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, butuh upaya kolektif setiap anak bangsa untuk meningkatkan peran aktif perempuan di bidang politik.
KEMAMPUAN story telling atau bercerita sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang benar bagi masyarakat terkait langkah pengobatan yang tepat dalam mengatasi kanker.
HAMPIR dipastikan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu atau UU Omnibuslaw Politik akan disahkan pada 2026 ini mengingat tahapan Pemilu 2029 harus sudah dimulai menjelang akhir 2026
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan peran keluarga sebagai ruang yang aman bagi perempuan, sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved