Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
PENELITI Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan, pemerintah perlu memperjelas kriteria kelas menengah yang menjadi penerima bantuan.
Tidak hanya kriteria, hal yang lain perlu diperjelas meliputi mekanisme pendataan penerima, mekanisme penerimaan dan distribusi serta tahapan pelaporan jika terjadi kendala teknis/kejanggalan distribusi.
Ini diperlukan untuk menghindari problematika yang sering terjadi saat membagikan bantuan sosial kepada masyarakat. Pemerintah memberikan subsidi gaji kepada para pekerja secara nasional serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Bantuan tunai ini merupakan langkah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membantu publik menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Pemerintah akan memberikan insentif Rp2,4 juta kepada 13 juta pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta per bulan.
Bantuan akan diberikan selama empat bulan dan setiap pekerja akan mendapat bantuan Rp600 ribu per bulan.
“Bantuan ini jelas menyasar pekerja kelas menengah. Oleh karena itu perlu adanya kejelasan kriteria penerima dan mekanisme distribusi serta pelaporan untuk menghindari potensi masalah yang mungkin saja terjadi. Masih ada kelompok masyarakat yang tidak ter-cover bantuan ini,” jelas Pingkan, melalui siaran pers yang diterima, Jumat (28/8).
Dengan adanya Program PEN yang menyasar masyarakat di tengah situasi saat ini tentu akan meringankan beban bagi mereka yang tergolong kelompok rentan dan terdampak.(OL-4)
KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengutuk keras orangtua atau pelaku yang telah melakukan kekerasan dan menelantarkan anak di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
PENEBALAN Bantuan Sosial (Bansos) Sembako sebagai bagian dari paket stimulus yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyambut baik paket stimulus senilai Rp24,44 triliun yang diluncurkan pemerintah.
Sebelumnya, ditemukan lebih dari 1,9 juta penerima bantuan yang tidak sesuai kriteria (inclusion error), serta sejumlah warga yang layak tetapi belum masuk daftar (exclusion error).
SEBANYAK 3.476.830 keluarga penerima manfaat (KPM) di Jawa Tengah bakal menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat pada 2025. Total anggarannya mencapai Rp12,396 triliun
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat mengapresiasi kebijakan pemerintah yang telah berusaha meningkatkan daya beli masyarakat lewat beberapa insentif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved