Keberhasilan Kepala Daerah Bisa Diukur Besar Kecilnya Bansos

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan salah satu kriteria keberhasilan seorang Kepala Daerah dapat diukur dari besar kecilnya alokasi anggaran untuk subsidi bantuan sosial yang disalurkan setiap tahun.

Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, jika alokasi anggaran subsidi bantuan sosial terus bertambah. Dapat dikatakan seorang Kepala Daerah gagal karena semakin banyak penduduk miskin.

"Seharusnya, makin lama harus makin berkurang (alokasi anggaran subsidi bantuan sosial) dengan ketentuan kriterianya jelas siapa yang berhak menerima subsidi dan bantuan sosial," kata Alex dalam kegiatan kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi, Rabu, (26/8).

Ia berharap kedepanya hal tersebut dapat menjadikan tolak ukur keberhasilan Kepala Daerah dan penyaluran bersubsidi.

"Kalau kepala daerahnya berhasil menurunkan kemiskinan, saya kira layak dan pantas diberikan insentif jangan hanya yang laporan keuangannya WTP 'kan tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat. Kalau itu berhasil, layak dong dapat insentif," ujarnya.

Sebelumnya, pada kegiatan yang sama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebutkan, pencapaian aksi Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) secara nasional mencapai 58,52 persen. Disebutnya pencapaian itu dilakukan bersama puluhan kementerian lembaga dan ratusan daerah.

Baca juga : KPK Klaim Sudah Selesaikan 58,52% Target Nasional

"Kami laporkan kepada bapak Presiden Joko Widodo aksi nasional pencegahaan korupsi dilaksanakan oleh 54 kementerian atau lembaga, dan dilakukan oleh 34 Provinsi, 508 kabupaten atau kota secara nasional mencapai hasil 58,52 persen katagori baik," kata Firli dalam kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi, Rabu, (26/8).

Firli menyampaikan, ada enam program dalam aksi Stranas PK yang dijalankan yakni, utilitas nomor induk kependudukan yang mencapai 68,07 persen, katalog elektronik dan marketplace untuk pengadaan barang dan jasa mencapai 61,79 persen.

Kemudian, praktik baik keuangan desa mencapai 83,33 persen, penerapan manajemen antisuap sebesar 66,75 persen, online sigle submission dengan pemanfaatan peta digital dalam pelayanan perizinan berusaha 47,15 persen, dan reformasi birokrasi 65,06 persen.

Ia mengatakan dari 34 provinsi yang melakukan aksi Stanas PK, pihaknya mencatat ada 5 provinsi dengan nilai pencapaian Stranas PK terbaik.

"Pertama adalah Bali dengan angka 75 persen. Jawa Barat 71,88 persen, kepulauan Riau 71,88 persen, DKI Jakarta 66,67 persen, NTT 62,50 persen," ujar Firli. (OL-2)