Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PERHELATAN akbar tahunan sebagai ajang promosi potensi dan investasi unggulan bertajuk Apkasi Otonomi Expo 2020 (AOE2020) yang sedianya akan digelar akhir tahun ini dinyatakan batal dengan alasan Pandemi Covid-19.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Najmul Akhyar dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Selasa (25/8).
Najmul Akhyar selaku Ketua Penyelenggara AOE2020 yang juga Bupati Lombok Utara ini pun menjelaskan bahwa kondisi di tanah air, khususnya di Jakarta sebagai tempat penyelenggaraan AOE2020 saat ini masih sangat riskan untuk dijadikan tempat berkumpulnya banyak orang yang bisa mengundang klaster baru penyebaran Covid-19.
“Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, kegiatan pameran Apkasi Otonomi Expo dikunjungi oleh sekitar 10.000 orang selama 3 hari kegiatan berlangsung. Tentu jumlah ini sangat banyak dan dalam situasi seperti sekarang ini, alangkah bijaknya jika kegiatan AOE2020 dibatalkan untuk mendukung upaya serius pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid19,” imbuhnya.
Atas pembatalan ini, Najmul mewakili panitia penyelenggara dan Dewan Pengurus Apkasi menghaturkan permohonan maaf kepada para pihak yang terlibat secara langsung baik peserta pameran dari pemerintah kabupaten/kota, kementerian, lembaga, perusahaan BUMN/swasta, UMKM, pengelola gedung, para mitra kerja, media partner baik media cetak dan online serta kepada khalayak masyarakat luas yang menantikan kegiatan pameran tahunan ini.
“Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas pembatalan kegiatan AOE2020 ini. Kami juga memohon pengertiannya kepada semua pihak karena musibah pandemi Covid19 ini sungguh tak terduga yang menyebabkan semua lini menjadi lumpuh. Seraya kita terus berdo’a agar Allah SWT segera mengangkat pandemi Covid19 ini dari tanah air dan perekonomian lekas pulih kembali,” kata Najmul.
Dengan terpuruknya perekonomian daerah akibat pandemi Covid-19 di tahun ini, lanjut Najmul, maka Apkasi sebagai wadah kerjasama antar kabupaten seluruh Indonesia memiliki kewajiban moral untuk mengajak bangkit bersama guna menggerakkan dan memulihkan sendi-sendi perekonomian melalui ajang promosi produk-produk dan investasi unggulan daerah pada Apkasi Otonomi Expo 2021 (AOE2021).
“Kita berharap tahun depan kondisinya sudah membaik dan memungkinkan untuk digelarnya event Apkasi Otonomi Expo 2021. Kegiatan ini insya Allah akan diselenggarakan pada 5-7 Juli 2021 bertempat di Hall A&B Balai Sidang Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta dan akan menjadi even yang lebih transaksional dengan menghadirkan para buyer dan investor potensial,” tuturnya sambil mengimbau pemerintah kabupaten sudah bisa mulai menganggarkan kegiatan AOE2021 melalui proses APBD.
Najmul menambahkan, “Rangkaian kegiatan Apkasi Otonomi Expo 2021 juga akan lebih mengarah kepada ajang business matching yang tematik, sehingga para peserta dengan leluasa dapat menawarkan produk-produk dan investasi unggulan masing-masing."
"Apkasi akan serius memfasilitasi kepentingan daerah khususnya dalam mempromosikan semua potensi yang ada kepada buyer dan investor baik dari dalam maupun luar negeri. Kita harus tetap optimis menyongsong tahun depan dan secara bersama-sama untuk bangkit dan memulihkan perekonomian di daerah,” tukasnya. (RO/OL-09)
Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Reformasi desentralisasi di Indonesia dari model simetris ke asimetris, menyesuaikan kewenangan dan formula fiskal dengan kapasitas masing-masing daerah agar lebih efektif dan adil.
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Pertumbuhan ekonomi jauh lebih akseleratif jika dana itu dikelola melalui skema distribusi fiskal langsung ke daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved