Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PERHELATAN akbar tahunan sebagai ajang promosi potensi dan investasi unggulan bertajuk Apkasi Otonomi Expo 2020 (AOE2020) yang sedianya akan digelar akhir tahun ini dinyatakan batal dengan alasan Pandemi Covid-19.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Najmul Akhyar dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Selasa (25/8).
Najmul Akhyar selaku Ketua Penyelenggara AOE2020 yang juga Bupati Lombok Utara ini pun menjelaskan bahwa kondisi di tanah air, khususnya di Jakarta sebagai tempat penyelenggaraan AOE2020 saat ini masih sangat riskan untuk dijadikan tempat berkumpulnya banyak orang yang bisa mengundang klaster baru penyebaran Covid-19.
“Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, kegiatan pameran Apkasi Otonomi Expo dikunjungi oleh sekitar 10.000 orang selama 3 hari kegiatan berlangsung. Tentu jumlah ini sangat banyak dan dalam situasi seperti sekarang ini, alangkah bijaknya jika kegiatan AOE2020 dibatalkan untuk mendukung upaya serius pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid19,” imbuhnya.
Atas pembatalan ini, Najmul mewakili panitia penyelenggara dan Dewan Pengurus Apkasi menghaturkan permohonan maaf kepada para pihak yang terlibat secara langsung baik peserta pameran dari pemerintah kabupaten/kota, kementerian, lembaga, perusahaan BUMN/swasta, UMKM, pengelola gedung, para mitra kerja, media partner baik media cetak dan online serta kepada khalayak masyarakat luas yang menantikan kegiatan pameran tahunan ini.
“Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas pembatalan kegiatan AOE2020 ini. Kami juga memohon pengertiannya kepada semua pihak karena musibah pandemi Covid19 ini sungguh tak terduga yang menyebabkan semua lini menjadi lumpuh. Seraya kita terus berdo’a agar Allah SWT segera mengangkat pandemi Covid19 ini dari tanah air dan perekonomian lekas pulih kembali,” kata Najmul.
Dengan terpuruknya perekonomian daerah akibat pandemi Covid-19 di tahun ini, lanjut Najmul, maka Apkasi sebagai wadah kerjasama antar kabupaten seluruh Indonesia memiliki kewajiban moral untuk mengajak bangkit bersama guna menggerakkan dan memulihkan sendi-sendi perekonomian melalui ajang promosi produk-produk dan investasi unggulan daerah pada Apkasi Otonomi Expo 2021 (AOE2021).
“Kita berharap tahun depan kondisinya sudah membaik dan memungkinkan untuk digelarnya event Apkasi Otonomi Expo 2021. Kegiatan ini insya Allah akan diselenggarakan pada 5-7 Juli 2021 bertempat di Hall A&B Balai Sidang Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta dan akan menjadi even yang lebih transaksional dengan menghadirkan para buyer dan investor potensial,” tuturnya sambil mengimbau pemerintah kabupaten sudah bisa mulai menganggarkan kegiatan AOE2021 melalui proses APBD.
Najmul menambahkan, “Rangkaian kegiatan Apkasi Otonomi Expo 2021 juga akan lebih mengarah kepada ajang business matching yang tematik, sehingga para peserta dengan leluasa dapat menawarkan produk-produk dan investasi unggulan masing-masing."
"Apkasi akan serius memfasilitasi kepentingan daerah khususnya dalam mempromosikan semua potensi yang ada kepada buyer dan investor baik dari dalam maupun luar negeri. Kita harus tetap optimis menyongsong tahun depan dan secara bersama-sama untuk bangkit dan memulihkan perekonomian di daerah,” tukasnya. (RO/OL-09)
PKS ingatkan Pemerintah jangan jumawa dengan Whoosh sehingga melupakan kereta konvensional.
Herman mengaku malu permasalahan yang terjadi di internal pemeritah daerah sudah diketahui Penjabat Gubernur Jawa Barat.
Diketahui, PSSI memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan KLB, setelah menggelar rapat darurat Exco di Kantor PSSI, Jakarta, pada Jumat (28/10) kemarin.
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
DPRD tidak berhak menolak cawagub yang telah diusung yakni Achmad Syaiku dan Agung Yulianto yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Pembangunan Rumdin Walkot Tangsel senilai Rp10 miliar di Kampung Babakan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan dinilai berlebihan dan menciderai perasaan masyarakat.
Hari Otonomi Daerah diharap Anies menjadi pengingat agar tujuan bernegara terlaksana di setiap daerah
Saat ini terdapat ratusan usul pembentukan DOB yang masih stagnan di Komisi II imbas penerapan moratorium.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diterangkan, tidak ada pemekaran daerah, kecuali jika Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sudah disahkan.
Depok dan Bekasi yang seolah 'turun kelas' karena kehilangan hak-hak politiknya bila bergabung dengan Jakarta.
PEMEKARAN wilayah atau pembentukan calon daerah persiapan otonomi baru (CPDOB) Bogor Barat dan Bogor Timur, tinggal menunggu pencabutan moratorium oleh pemerintah pusat.
PENGAMAT dari GMT Institute Agustinus Tetiro menilai, kepuasan publik mencapai 64,5% terhadap kinerja Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merupakan sebuah prestasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved