Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PERHELATAN akbar tahunan sebagai ajang promosi potensi dan investasi unggulan bertajuk Apkasi Otonomi Expo 2020 (AOE2020) yang sedianya akan digelar akhir tahun ini dinyatakan batal dengan alasan Pandemi Covid-19.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Najmul Akhyar dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Selasa (25/8).
Najmul Akhyar selaku Ketua Penyelenggara AOE2020 yang juga Bupati Lombok Utara ini pun menjelaskan bahwa kondisi di tanah air, khususnya di Jakarta sebagai tempat penyelenggaraan AOE2020 saat ini masih sangat riskan untuk dijadikan tempat berkumpulnya banyak orang yang bisa mengundang klaster baru penyebaran Covid-19.
“Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, kegiatan pameran Apkasi Otonomi Expo dikunjungi oleh sekitar 10.000 orang selama 3 hari kegiatan berlangsung. Tentu jumlah ini sangat banyak dan dalam situasi seperti sekarang ini, alangkah bijaknya jika kegiatan AOE2020 dibatalkan untuk mendukung upaya serius pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid19,” imbuhnya.
Atas pembatalan ini, Najmul mewakili panitia penyelenggara dan Dewan Pengurus Apkasi menghaturkan permohonan maaf kepada para pihak yang terlibat secara langsung baik peserta pameran dari pemerintah kabupaten/kota, kementerian, lembaga, perusahaan BUMN/swasta, UMKM, pengelola gedung, para mitra kerja, media partner baik media cetak dan online serta kepada khalayak masyarakat luas yang menantikan kegiatan pameran tahunan ini.
“Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas pembatalan kegiatan AOE2020 ini. Kami juga memohon pengertiannya kepada semua pihak karena musibah pandemi Covid19 ini sungguh tak terduga yang menyebabkan semua lini menjadi lumpuh. Seraya kita terus berdo’a agar Allah SWT segera mengangkat pandemi Covid19 ini dari tanah air dan perekonomian lekas pulih kembali,” kata Najmul.
Dengan terpuruknya perekonomian daerah akibat pandemi Covid-19 di tahun ini, lanjut Najmul, maka Apkasi sebagai wadah kerjasama antar kabupaten seluruh Indonesia memiliki kewajiban moral untuk mengajak bangkit bersama guna menggerakkan dan memulihkan sendi-sendi perekonomian melalui ajang promosi produk-produk dan investasi unggulan daerah pada Apkasi Otonomi Expo 2021 (AOE2021).
“Kita berharap tahun depan kondisinya sudah membaik dan memungkinkan untuk digelarnya event Apkasi Otonomi Expo 2021. Kegiatan ini insya Allah akan diselenggarakan pada 5-7 Juli 2021 bertempat di Hall A&B Balai Sidang Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta dan akan menjadi even yang lebih transaksional dengan menghadirkan para buyer dan investor potensial,” tuturnya sambil mengimbau pemerintah kabupaten sudah bisa mulai menganggarkan kegiatan AOE2021 melalui proses APBD.
Najmul menambahkan, “Rangkaian kegiatan Apkasi Otonomi Expo 2021 juga akan lebih mengarah kepada ajang business matching yang tematik, sehingga para peserta dengan leluasa dapat menawarkan produk-produk dan investasi unggulan masing-masing."
"Apkasi akan serius memfasilitasi kepentingan daerah khususnya dalam mempromosikan semua potensi yang ada kepada buyer dan investor baik dari dalam maupun luar negeri. Kita harus tetap optimis menyongsong tahun depan dan secara bersama-sama untuk bangkit dan memulihkan perekonomian di daerah,” tukasnya. (RO/OL-09)
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan soal posisi partainya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Surya juga mengajak para kader untuk berpikir waras.
Kebijakan desentralisasi di Indonesia kini perlu dikaji ulang secara kritis dan diarahkan ulang secara strategis,
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
DIRJEN Otonomi Daerah Akmal Malik menyebut perlu penguatan desentralisasi pada program-program strategis nasional, seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih.
Nilai-nilai otonomi yang dimiliki oleh daerah tidak semuanya menghasilkan harapan yang sama bagi daerah.
Otonomi daerah sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan.
Dikatakan selama dua dekade ini, lebih dari 400 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah terkena kasus hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved