Headline
Tidak ada solusi militer yang bisa atasi konflik Israel-Iran.
Para pelaku usaha logistik baik domestik maupun internasional khawatir peningkatan konflik Timur Tengah.
PRESIDEN Joko Widodo menyebut pemerintah tengah menghadapi banyak tantangan dalam memperkuat reformasi. Serta, mengambil berbagai langkah perubahan yang tidak biasa.
Tantangan tersebut dikatakannya berasal dari sekelompok orang yang berada di zona aman dan nyaman. Sehingga, sulit untuk diajak melakukan perubahan.
"Mereka berada di zona nyaman secara ekonomi, secara status, sehingga terusik ketika ada yang melakukan perubahan," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, dalam perayaan HUT PAN ke-22 secara virtual, Minggu (23/8).
Baca juga: Kejagung Diminta Buktikan Api tak Hambat Penanganan Perkara
Kepala Negara menekankan perubahan wajib dilakukan saat masa krisis akibat pandemi covid-19. Momentum krisis harus dimanfaatkan untuk melakukan sejumlah lompatan kemajuan.
"Ini adalah kesempatan mempersempit ketertinggalan. Karena banyak negara maju yang mengalami kemunduran. Ini kesempatan kita mengeksekusi strategi-strategi besar negara," tegas Jokowi.
Selain itu, berbagai ruang kompetisi dan persaingan yang sehat harus dibuka seluas-luasnya. "Jangan takut berkompetisi. Jangan takut bersaing," imbuhnya.
Baca juga: Meski tak Masuk Jadi Pengurus, Zulhas: Amien Rais Spesial di PAN
Dirinya meyakini Partai Amanat Nasional memiliki semangat yang sejalan dengan pemerintah. Untuk mewujudkan perubahan, lanjut dia, sejatinya membutuhkan partisipasi seluruh elemn bangsa.
"Kita harus bergerak serentak mendobrak semua tantangan dengan melakukan langkah-langkah perbaikan yang extraordinary, melakukan lompatan kemajuan menuju indonesia maju yang kita cita-citakan," tandas Jokowi.(OL-11)
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved