Pengelolaan Keuangan Negara Harus Diperbaiki

ANGGOTA Komisi VI DPR Nevi Zuairina mengatakan bahwa pengelolaan anggaran harus ada perubahan signifikan bila negara ingin berubah menjadi lebih baik.

Pengelolaan APBN 2021 harus dipikul dengan rasa tanggung jawab yang besar dengan memperhatikan kekuatan moral yang tinggi sehingga menekan sebesar-besarnya ketidakefisienan dan ketidakefektifan anggaran negara yang tidak ada hasilnya. 

“Ketimpangan angka kemiskinan di Indonesia masih besar. Angka kemiskinan di perdesaan mencapai 12,6% dan di perkotaan 6,56%. Perlu ada terobosan yang seolah menggebrak negara ini menjadi bangun dan bertindak,"  kata Nevi dalam rilis yang diterima menanggapi RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2019, Selasa (18/8). 

"Kita harus segera bangkit, berdiri dan melakukan sesuatu yang menjauhkan negara ini masuk dalam badai marabahaya sistemik," tegas Nevi. 

Politikus PKS ini menjelaskan, bahwa marabahaya sistemik yang ia maksud adalah stagnasi kondisi Indonesia yang belum beranjak dari negara berkembang menjadi negara maju, meskipun sudah 75 tahun Indonesia terbebas dari penjajahan.

"Pertumbuhan ekonomi minim, Lapangan kerja tidak efektif, pengangguran naik menjadi 7,05 juta orang pada tahun 2019, rendahnya realisasi pendapatan negara yang hanya sebesar 90,6% dari target dan masih banyak lagi persoalan yang menjadi benang kusut dari pusat hingga daerah," sambungnya.

Legislator asal Sumatera Barat ini mengkhawatirkan perlambatan pertumbuhan investasi di Indonesia. Pasalnya, pada tahun 2019 total investasi hanya tumbuh 12%. Penyerapan tenaga kerja mencapai 1,03 juta orang sepanjang 2019.

Bahkan kondisi keuangan negara ini semakin memburuk di masa-masa yang akan datang dengan adanya hutang yang dilakukan Pemerintah. Karena utang yang sudah dilakukan, belum digunakan sesuai dengan peruntukannya secara efektif dan efisien.

"Masih marak kita mendengar berita di negara ini, memfasilitasi Tenaga Kerja Asing (TKA), namun disisi lain, anak bangsa masih belum kebagian slot pekerjaan. Harus ada upaya Pemerintah meminimalisir tumbuhnya rakyat miskin di Indonesia. Bahkan kalau memungkinkan, harus ditekan hingga berkurang dari masa ke masa," tuturnya.

Nevi mengatakan, kondisi pandemi Covid-19 ini telah mengubah struktur masyarakat hingga sampai titik status sosialnya. Masyarakat yang tadinya berada pada posisi menengah atas, kini telah berubah menjadi menengah bawah. Artinya fenomena terjadinya pelonjakkan angka kemiskinan dapat dipastikan telah terjadi. Namun angkanya belum kelihatan sampai ada sensus yang akurat.

"Memperkuat ekonomi Indonesia, salah satu jalannya adalah mengurangi ketimpangan yang terjadi di Negara ini.  Ketimpangan pendapatan dan ketimpangan penguasaan asset begitu besarnya terjadi di masyarakat sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi sangat bias ke golongan atas yang mengakibatkan kemiskinan tidak terkendali," jelasnya.

"Semakin merata kemakmuran yang terjadi pada tiap-tiap penduduk Indonesia, Maka Indonesia menunjukkan kebangkitannya. Namun selama Kekayaan negeri ini dinikmati segelintir manusia saja, maka keterpurukan akan selalu membayangi negeri ini menuju jurang kehancuran," tutup Nevi. (OL-09)