Dipercaya Jalankan Flagship Nasional

LIMA Flagship Nasional dan Super Proyek Nasional sejak tahun lalu dipercayakan pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Kepala BPPT Hammam Riza menyebutkan lima flagship tersebut adalah Pesawat udara nir awak (PUNA)/drone tipe medium altitude long endurance (MALE) Elang Hitam,

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi skala kecil, Industri garam terintegrasi, Stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) untuk kendaraan berbasis listrik, dan Teknologi pengembangan bahan baku obat (BBO) untuk substitusi impor. Kemudian untuk super proyek nasional adalah InaTEWS (Indonesia Tsunami Early Warning System) menggunakan teknologi Buoy Merah Putih maupun cable based tsunameter (CBT).

“Lima flagship ini akan menjadi sebuah produk nasional yang merupakan hasil kerjasama berbagai pihak,” kata Hammam, Rabu (19/8).

Lembaga yang berusia 42 tahun pada 21 Agustus ini bersama mitra konsorsium sedang berupaya melakukan penguasaan teknologi dan melakukan akselerasi dalam pengembangan PUNA MALE Elang Hitam khusus untuk kombatan yang bertujuan untuk mendukung kemandirian industri pertahanan dan keamanan dalam negeri, membangun kemandirian Alutsista, serta menjaga kedaulatan bangsa.

Tidak hanya itu, pertengahan Desember 2019, BPPT bersama PT Garam melakukan komisioning pilot project garam industri terintegrasi dengan kapasitas 40.000 ton/ tahun di Manyar, Gresik, Jawa Timur. Pabrik tersebut mampu meningkatkan kualitas produk garam lokal dari NaCl 88% menjadi garam industri dengan NaCl sebesar 98%.

Hammam mengatakan, sebetulnya impor garam terpaksa dilakukan karena pihak dalam negeri belum ada yang sanggup memenuhi kebutuhan garam industri. Sedangkan pihak industri harus tetap menjalankan bisnisnya. “Kita sebagai perekayasa di BPPT harusnya mampu melihat ini sebagai peluang. Dengan pengalaman kita sebelumnya yang mampu menghasilkan garam farmasi di Kimia Farma, yang notabene standarnya lebih rumit dibandingkan dengan garam industri,” paparnya.

Hammam menuturkan kegiatan pengkajian dan penerapan juga difokuskan pada pendayagunaan teknologi tepat guna, peningkatan nilai tambah dan hilirisasi sumber daya alam, substitusi impor serta peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

“Semua hasil produk teknologi dan inovasi yang dihasilkan melalui kegiatan perekayasaan, pengembangan, pengkajian dan penerapan harus termanfaatkan sesuai kebutuhan pengguna, baik bagi industri, instansi pemerintah maupun masyarakat luas,” jelas dia.

Transformasi Digital

Pelaksanaan transformasi digital merupakan salah satu upaya strategis yang harus dilakukan. Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan menginginkan platform teknologi digital yang berkembang dan beroperasi di Indonesia turut memberikan kontribusi dalam kemajuan bangsa dan negara.

“Saya ingin semua platform teknologi harus mendukung transformasi kemajuan bangsa,” kata Presiden dalam Pidato Kenegaraan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI, di Gedung MPR RI dan DPR RI, Senayan, Jakarta, Jum’at (14/08/2020).

BPPT dikatakan Hammam baru saja meluncurkan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (KA) 2020-2045. Stranas KA yang diluncurkan pada 10 Agustus 2020 oleh Wakil Presiden Maruf Amin berisikan lima bidang prioritas utama yang meliputi layanan kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan dan riset, ketahanan pangan, serta mobilitas dan kota cerdas.

“Kami juga mendukung transformasi digital menyongsong Revolusi Industri 4.0. Transformasi digital ini ditandai dengan adanya 41 aplikasi digital yang dimiliki BPPT yang digunakan untuk penguatan dukungan manajemen dan kesejahteraan pegawai,” ungkap Hammam.

Selain itu, BPPT akan mempraktikan sebuah terobosan aplikasi digital yakni i-Otentik-3000. Ini adalah aplikasi sertifikat digital bagi seluruh
pegawai BPPT. BPPT akan menjadi instansi pemerintah pertama di Indonesia yang melaksanakan hal tersebut.

Aplikasi ini berfungsi untuk memastikan keutuhan dokumen yang dikirim. Selain itu, teknologi ini bisa memastikan autentifikasi dokumen dan pengirim. “BPPT sudah menerima mandat dari Kementerian Kominfo sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik yang berwenang menerbitkan, melakukan validasi, dan mengelola sertifikat digital yang diperuntukkan di lingkungan instansi pemerintah,” lanjutnya.

Hammam melanjutkan dalam Forum Discussion Group yang dilakukan BPPT pada Juli lalu, ada empat hal yang menjadi fokus utama pengembangan dan perekayasaan yang dilakukan BPPT. Yakni perkeretaapian dengan meningkatkan kompetensi SDM di bidang perkeretaapian dan peningkatan TKDN 80% serta teknologinya.

Di sektor kebencanaan, selain mitigasi bencana yang meliputi tsunami, gempa bumi juga kebakaran hutan dan lahan. “Ditambah kesiapsiagaan masyarakat. Di sini BPPT fokus pada teknologi prioritas pengurangan risiko bencana,” kata Hammam. (Gan/S1-25)