15 Satgas Khusus KPK Awasi Pandemi

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk 15 satuan tugas (satgas) khusus di bidang pencegahan untuk mengawal anggaran penanganan pandemi covid-19. Satgas khusus itu untuk mengawasi dan memberi rekomendasi terkait pengadaan barang dan jasa untuk penanganan pandemi.

“Pada tingkat pusat dan daerah, KPK membentuk total 15 satgas bekerja sama dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk memberikan rekomendasi terkait permasalahan sistemik yang dihadapi dalam pengadaan barang dan jasa,” kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers Laporan Kinerja KPK Semester I 2020, kemarin.

Lima satgas melakukan kajian sistem mengawal kebijakan pemerintah di bidang kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, dunia usaha, dan dukungan ke pemda. Satu satgas ditempatkan di tingkat pusat untuk menganalisis pengadaan barang dan jasa. Sembilan satgas lainnya diterjunkan di unit koordinasi wilayah (korwil) untuk mendampingi 542 pemda terkait realokasi anggaran.

Lili mengatakan satgas saat ini telah menyelesaikan tiga kajian di antaranya terkait Program Kartu Prakerja, kajian biaya perawatan rumah sakit, dan kajian terkait insentif bagi tenaga kesehatan.

Dalam kesempatan itu, Lili mengungkapkan KPK menerima 894 aduan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) pandemi covid-19. KPK meminta agar pemerintah daerah atau kementerian/lembaga yang melakukan penyaluran segera menyelesaikan aduan tersebut. KPK menerima banyak aduan dugaan penyimpangan penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran.

Secara kumulatif sejak Mei 2020 hingga Agustus 2020, total keluhan yang diterima sebanyak 894 aduan di 243 pemda. Dari jumlah 894 keluhan itu, tercatat 375 keluhan telah selesai ditindaklanjuti pemda. Adapun sisanya masih dalam proses tindak lanjut dan verifikasi.

“Keluhan terbanyak yang diterima yakni (pelapor) tidak menerima bantuan padahal dia sudah mendaftar. Jumlah aduan tersebut 369 laporan,” ungkap Lili. (Dhk/P-5)