Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pihaknya turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan covid-19 untuk menghindari terjadinya penyelewengan.
Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding, menyebutkan pemantauan tersebut dilakukan oleh tim yang dibentuk pada Kedeputian Pencegahan.
"Dalam upaya pencegahan di masa pandemi, KPK turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan covid-19. Hal ini dilakukan oleh tim yang dibentuk pada Kedeputian Pencegahan yang bekerja bersama gugus tugas di tingkat pusat maupun daerah," ucap Ipi dalam keterangannya, Jumat, (14/8).
Dikatakanya, pihaknya juga memberikan pendampingan dan pendapat terkait kendala teknis yang dihadapi gugus tugas, salah satu lingkupnya adalah terkait proses pengadaan barang dan jasa termasuk pengadaan alat pelindung diri.
"Misalnya, pada masa darurat periode April-Juni, saat barang langka di pasaran dan harga telah jauh berbeda dari kondisi normal, KPK mengingatkan untuk tetap berpedoman pada prinsip-prinsip PBJ yang transparan, akuntabel, dan harga terbaik sesuai peraturan," tuturnya.
Baca juga : Komjak Telusuri Dugaan Komunikasi Oknum Jaksa Diduga dengan Joker
Demikian juga, kata Ipi, terkait realisasi dalam penyelenggaraan bansos, dari kajian KPK terkait kebijakan bansos kementerian lembaga pada 2012, KPK menemukan empat permasalahan terkait proses pemberian bansos.
"Yaitu, ketidaktepatan target penerima, tidak optimalnya koordinasi dan regulasi antarinstitusi pengelola bantuan, keterlambatan dan penyalahgunaan penyaluran bantuan serta masih minimnya pertanggungjawaban dan pendampingan," ucap Ipi.
Oleh karena itu, ia menegaskan dalam kondisi pandemi saat ini, KPK masih menaruh perhatian serius dalam pengelolaan bansos yang menjadi bagian dari program Jaring Pengaman Sosial.
"KPK khususnya dalam pelaksanaan tugas koordinasi dan monitor akan terus mengawal implementasi program dan kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19," tuturnya. (OL-2)
Perkara ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada April 2023.
KPK mesih menyatakan kepatuhan penyerahan LHKPN masih tinggi.
Budi enggan memerincio jawaban lengkap para saksi saat diperiksa. Informasi detil dipaparkan dalam persidangan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan rumah pribadi Ketua DPD PDIP Jabar yang juga Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono.
KPK menegaskan penyidik tidak mencabut CCTV saat penggeledahan di rumah Ono Surono terkait suap proyek Bekasi. Kamera disebut sengaja dimatikan oleh pihak keluarga.
KPK memperluas penggeledahan ke rumah legislator Jabar Ono Surono di Indramayu terkait kasus suap ijon proyek Bekasi yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved