Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
BADAN Legislasi menyebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) berjalan baik. Diprediksi, aturan sapu jagat itu selesai dibahas akhir September 2020.
"Perkiraan kita akhir September bisa kita selesaikan. Disahkan sebelum reses pada 9 Oktober 2020," kata Anggota Badan Legislasi Hendrawan Supratikno di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Politikus PDIP itu membenarkan pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartato yang menyebutkan pembahasan RUU Ciptaker sudah 75%. Sebanyak 6.200 dari 8 ribuan DIM sudah diselesaikan.
"Berarti tinggal sekitat 1.800 DIM," ungkap dia.
Baca juga: RUU Ciptaker Solusi Tingkatkan Perekonomian Nasional
Dia menyebutkan, salah satu faktor penunjang yakni mengefektifkan waktu reses. Baleg difasilitasi Badan Musyawarah (Bamus) DPR membahas RUU Ciptaker selama masa reses agar aturan tersebut bisa segera diselesaikan.
"Kemarin, selama masa reses, rata-rata setiap kali pertemuan kita menyelesaikan 100 DIM," ujar dia.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja mencapai 75%. RUU itu segera rampung dibahas.
"Ini menjadi sebuah catatan karena ditunggu-tunggu oleh banyak investor karena terdapat beberapa peraturan yang meluruskan obesitas dari regulasi," kata Airlangga saat Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Rabu (12/8). (OL-1)
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.
MK menilai ada kemungkinan tumpang tindih antara UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan UU Cipta Kerja
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Kemudahan perijinan usaha diharapkan naikkan tingkat pendapatan perkapita Indonesia di 2045
KSPI sesalkan putusan MK soal UU Ciptaker
Penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden adalah langkah penting untuk mencegah kekosongan dalam konstitusi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Perusahaan diwajibkan membayar uang kompensasi kepada karyawan yang masa kontraknya berakhir. Ketentuan ini tidak ada dalam peraturan ketenagakerjaan sebelumnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved