Mahfud: Oligarki Picu Munculnya Kebijakan Koruptif

MENTERI Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menyoroti fenomena demokrasi di Indonesia saat ini yang dikuasai para oligarki.

Akibatnya, banyak kebijakan yang muncul bernuansa koruptif yang hanya mengedepankan demokrasi prosedural semata. 

“Karena perlu itu ada solusi yang baik untuk menjadikan negara ini, termasuk struktur kenegaraannya menjadi lebih demokratis sehingga peradaban kita menjadi adiluhung,” katanya saat menjadi pembicara kunci dalam Webinar Kemerdekaan Refleksi 75 Tahun Peradaban Indonesia yang diadakan News Research Center (NRC) Media Group News, Selasa, (11/8).

Ia menyebutkan, sebenarnya gelombang reformasi di Indonesia pada 1998 bertujuan membangun demokrasi agar peradaban dan hukum menjadi lebih baik. 

Sayangnya, ungkap Mahfud, praktik demokrasi di Indonesia hanya terjadi dan berlangsung baik selama satu periode kepemimpinan saja. 

"Setelah itu bergeser menjadi oligarki. Praktik kenegaraan kita banyak yang oligarkis. Karena muncul kebijakan yang koruptif karena diputuskan secara oligarkis, bukan demokratis,” jelasnya.

Mahfud menyebutkan, pada dasarnya hukum yang dibuat oleh negara bisa mengubah perilaku masyarakat untuk menjadi lebih baik. Namun hal tersebut bisa direalisasikan apabila hukumnya ditegakkan dengan baik dan ada kontrol dari masyarakat. 

"Asal ditegakkan dengan baik, akan mengarahkan ke perubahan yang baik. Kalau politiknya demokratis dan kontrol masyarakat kuat, maka hukumnya responsif,” tegasnya.

Ia berharap masyarakat Indonesia tidak pasrah dengan sebutan masyarakat Indonesia terkenal korupsi dan pemalas. 

“Itu bisa diubah melalui kesadaran kolektif kita. Ada hukum yang menjadi alat mengubah perilaku masyarakat,” pungkasnya. (OL-8)