Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
JELANG pelaksanaan Sidang Tahunan MPR, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) akan segera bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas kesiapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR yang tahun ini dilakukan berbeda karena adanya pandemi corona. Pertemuan Bamsoet dan Jokowi akan dijadwalkan pada Rabu (12/8) mendatang.
"Untuk mematangkan persiapan protokolernya, apa yang menjadi harapan dari masyarakat yang presiden perlu sampaikan," tutur Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta (10/8).
Semakin bertambahnya jumlah pasien covid-19 baru di Indonesia membuat pelaksanaan Sidang Tahunan MPR harus betul-betul dilakukan sesuai dengan standar protokol keamanan dan kesehatan pencegahan penularan covid-19. Fadel juga menjelaskan bahwa dalam Sidang Tahunan MPR yang akan dilakukan pada 14 Agustu mendatang, MPR dan presiden akan banyak membahas dampak ekonomi dari pandemi covid-19.
"Menurut pengamatan kami semakin hari semakin memburuk trennya. Daya beli masyarakat semakin berkurang. Demand itu hampir tidak ada. Hotel-hotel baru sedikit yang buka. Orang berpergian naik pesawat juga sangat rendah dan semua dalam keadaan ekstra hati-hati," ungkap Fadel.
Fadel juga menjelaskan, sebelumnya MPR telah bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor membahas solusi perekonomian di Tanah Air. MPR telah mendesak presiden untuk segera melakukan injeksi dana kepada perbankan dengan tujuan menstimulus pasar.
Kalau boleh ada injeksi kepada perbankan, maka diturunkan baru 30 triliun, 10 triliun kepada Bank Mandiri, 10 triliun kepada BRI, 5 triliun kepada BTN dan 5 lagi kepada BNI," jelasnya.
Dengan bantuan dana tersebut, Fadel menjelaskan bahwa setiap bank mampu melakukan restrukturisasi dana para nasabah yang bermasalah karena covid. MPR juga telah meminta kepada presiden untuk memperhatikan keberlangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mayoritas sedang sulit menjalankan usaha mereka.
"Karena mereka mau menyelesaikan hutang-hutang di bank juga sulit. Mereka tetap masih belum dapat perlakuan yang kami mintakan, yaitu bunga bank yang rendah," terang Fadel.
Saran yang sama juga berlaku bagi sektor koperasi. Menurut Fadel saat ini tidak sedikit kopreasi khususnya koperasi simpan pinjam yang mengeluh sulit menarik dana dari para peminjam dana.
"Lebih parah lagi adalah financial company, perusahaan finance, itu banyak sekali hari ini yang terima uang dari orang. Mereka mengajukan pailit tapi tidak bisa, jadi mereka juga mau mengembalikan uang kepada masyarakat juga sulit," paparnya. (OL-4)
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved