Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan pihaknya meminta DPR RI menghentikan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja. Bila pembahasan terus dilakukan, kalangan buruh akan melakukan demo besar-besaran pada 14 Agustus mendatang.
Said Iqbal mengungkapkan aksi besar-besaran KSPI bersama elemen serikat buruh yang lain secara nasional akan dilakukan pada 14 Agustus 2020 di DPR RI. Tanggal itu dipilih bersamaan dengan pembukaan sidang paripurna.
"Jumlah massa aksi pada 14 Agustus yang akan hadir adalah puluhan ribu orang, dari Jabar, Banten, DKI serta tidak menutup kemungkinan akan diikuti buruh dari daerah Jawa dan Sumatra lainnya," ujar Said, dalam keterangannya, Rabu (29/7).
Diungkapkan Said Iqbal, aksi 14 Agustus nanti juga akan dilakukan serempak di 20 provinsi dan 200 kabupaten dan kota. Dengan tuntutan tolak omnibus law dan stop pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dampak covid-19.
"Apabila DPR dan pemerintah tetap melanjutkan pembahasan omnibus law yang tidak berpihak pada buruh dan rakyat kecil ini, bisa dipastikan gelombang massa aksi akan semakin membesar dan terus-menerus," ujarnya.
Sebelum tanggal 14 Agustus, Said mengatakan massa KSPI akan secara rutin melakukan aksi di depan gedung DPR dan Kantor Menko Perekonomoian. Aksi akan terus digelar sampai panitia kerja (Panja) di Badan Legislasi (Baleg) menghentikan pembahasan omnibus law.
Di kesempatan terpisah, Wakil Ketua Baleg DPR, Willy Aditya mengingatkan RUU Cipta Kerja dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja dan memulihkan kondisi ekonomi pascapandemi.
"Kita sedang menghadapi resesi global, setelah pandemi ini resesi akan terjadi, pandemi ini menyebabkan resesi global. Maka kita harus punya formula, itulah basis untuk kemudian membahas ini," tutur Willy. (P-2)
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
MK menilai ada kemungkinan tumpang tindih antara UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan UU Cipta Kerja
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Kemudahan perijinan usaha diharapkan naikkan tingkat pendapatan perkapita Indonesia di 2045
KSPI sesalkan putusan MK soal UU Ciptaker
Penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden adalah langkah penting untuk mencegah kekosongan dalam konstitusi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Perusahaan diwajibkan membayar uang kompensasi kepada karyawan yang masa kontraknya berakhir. Ketentuan ini tidak ada dalam peraturan ketenagakerjaan sebelumnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved