Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan pihaknya meminta DPR RI menghentikan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja. Bila pembahasan terus dilakukan, kalangan buruh akan melakukan demo besar-besaran pada 14 Agustus mendatang.
Said Iqbal mengungkapkan aksi besar-besaran KSPI bersama elemen serikat buruh yang lain secara nasional akan dilakukan pada 14 Agustus 2020 di DPR RI. Tanggal itu dipilih bersamaan dengan pembukaan sidang paripurna.
"Jumlah massa aksi pada 14 Agustus yang akan hadir adalah puluhan ribu orang, dari Jabar, Banten, DKI serta tidak menutup kemungkinan akan diikuti buruh dari daerah Jawa dan Sumatra lainnya," ujar Said, dalam keterangannya, Rabu (29/7).
Diungkapkan Said Iqbal, aksi 14 Agustus nanti juga akan dilakukan serempak di 20 provinsi dan 200 kabupaten dan kota. Dengan tuntutan tolak omnibus law dan stop pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dampak covid-19.
"Apabila DPR dan pemerintah tetap melanjutkan pembahasan omnibus law yang tidak berpihak pada buruh dan rakyat kecil ini, bisa dipastikan gelombang massa aksi akan semakin membesar dan terus-menerus," ujarnya.
Sebelum tanggal 14 Agustus, Said mengatakan massa KSPI akan secara rutin melakukan aksi di depan gedung DPR dan Kantor Menko Perekonomoian. Aksi akan terus digelar sampai panitia kerja (Panja) di Badan Legislasi (Baleg) menghentikan pembahasan omnibus law.
Di kesempatan terpisah, Wakil Ketua Baleg DPR, Willy Aditya mengingatkan RUU Cipta Kerja dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja dan memulihkan kondisi ekonomi pascapandemi.
"Kita sedang menghadapi resesi global, setelah pandemi ini resesi akan terjadi, pandemi ini menyebabkan resesi global. Maka kita harus punya formula, itulah basis untuk kemudian membahas ini," tutur Willy. (P-2)
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.
MK menilai ada kemungkinan tumpang tindih antara UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan UU Cipta Kerja
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Kemudahan perijinan usaha diharapkan naikkan tingkat pendapatan perkapita Indonesia di 2045
KSPI sesalkan putusan MK soal UU Ciptaker
Penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden adalah langkah penting untuk mencegah kekosongan dalam konstitusi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Perusahaan diwajibkan membayar uang kompensasi kepada karyawan yang masa kontraknya berakhir. Ketentuan ini tidak ada dalam peraturan ketenagakerjaan sebelumnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved