Penanganan Kesehatan tidak Kendur

MENTERI Sekretaris Negara Pratikno menegaskan upaya pemerintah dalam menangani dampak kesehatan akibat pandemi covid-19 tidak akan mengendur sedikit pun.

Justru sebaliknya, saat ini, pemerintah tengah berupaya keras agar vaksin covid-19 dapat segera tersedia secara luas di masyarakat.

“Tentu saja prioritas pada kesehatan akan tetap sangat, sangat, sangat utama. Sekarang ini sudah masuk pada tahap bagaimana kita menyiap kan vaksin segera tersedia,” ujar Pratikno di Istana Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Pengembangan dan uji klinis terhadap vaksin tersebut akan segera dilakukan tim dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dan akan ditindaklanjuti BPOM dan Bio Farma.

Di sisi lain, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk mengatasi masalah perekonomian yang juga timbul akibat pandemi.

Negara, lanjut Pratikno, tidak bisa hanya konsentrasi pada penanganan di sisi kesehatan. Dua hal tersebut harus diperhatikan dengan porsi yang sama besar. Oleh karena itu, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dibentuk.

“Komite ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan kebijakan antara kebijakan kesehatan dan kebijakan perekonomian. Pak Presiden bilang ini ibarat gas ada rem, dua-duanya harus diselesaikan secara seimbang,” ucap Pratikno.

Anggota Komisi IX Netty Prastiyani menilai pembentukan Komite itu telah mengebiri kewenangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang berganti nama menjadi Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Netty menganggap pemerintah lebih mementingkan pemulihan ekonomi daripada kesehatan masyarakat. “Makin jelas terlihat bahwa kebijakan pemerintah cenderung economic heavy,” katanya saat dihubungi, kemarin.

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Hermawan Saputra juga menilai hal senada.

“Gugus tugas kini disebut satgas, perannya kecil teknis, tidak lagi lincah seperti yang seharusnya,” ujarnya. (Fer/Ata/Medcom/X-10)