Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
HASIL survei yang dilakukan Y-Publica menunjukkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih memimpin elektabilitas calon presiden, sementara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyusul di belakangnya.
"Prabowo masih menjadi capres terkuat dengan elektabilitas 17,3 persen, diikuti Ganjar 15,2 persen dan Kang Emil 12,1 persen," kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono dalam siaran persnya, di Jakarta, hari ini.
Elektabilitas Prabowo memang merosot tajam dari sebelumnya mencapai 23,7 persen pada survei bulan Maret 2020 lalu, tetapi masih tetap unggul. Ganjar dan Kang Emil melesat dari sebelumnya posisi keempat dan kelima kini berada di tiga besar.
Baik Ganjar maupun Kang Emil sama-sama melejit elektabilitasnya dari semula 8,0 persen dan 4,9 persen, atau mencapai kisaran dua kali lipat. "Kenaikan signifikan elektabilitas kedua kepala daerah tersebut berkorelasi erat dengan kebijakan selama pandemi COVID-19," jelas Rudi.
Baca juga: Kasus Positif Covid-19 Jakarta Catat Rekor, Anies: Kita Bersyukur
Hal tersebut bisa dilihat pula dari kenaikan elektabilitas Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang sebelumnya di bawah 1 persen kini mencapai 3,7 persen.
Menurut Rudi, sebagai gubernur dari provinsi-provinsi terpadat di Pulau Jawa ketiganya memegang posisi yang sangat strategis. Sementara itu elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan anjlok dari 14,7 persen menjadi 9,7 persen, disusul Sandiaga Uno yang juga turun dari 10,3 persen menjadi 8,5 persen.
"Pamor Anies dan Sandi yang bersinar sejak Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019 kini makin redup," kata Rudi.
Di bawahnya terdapat Tri Rismaharini yang cenderung stabil (3,6 persen turun menjadi 3,4 persen), Erick Thohir (4,1 persen turun menjadi 2,9 persen), Agus Harimurti Yudhoyono (1,6 persen menjadi naik 2,6 persen), Mahfud MD (2,9 persen turun 1,3 persen), dan Puan Maharani (1,1 persen naik menjadi 1,2 persen).
Nama baru yang muncul adalah mantan menteri kelautan Susi Pudjiastuti (1,1 persen) dan menko perekonomian Airlangga Hartarto (1,0 persen). Nama-nama lainnya tetap di bawah 1 persen, dan sisanya menyatakan tidak tahu/tidak menjawab (17,6 persen/16,7 persen).
Survei Y-Publica dilakukan pada 1-10 Juli 2020 terhadap 1200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Survei dilakukan melalui sambungan telepon kepada responden yang dipilih acak dari survei sebelumnya sejak 2018. Margin of error 2,89 persen, tingkat kepercayaan 95 persen.(OL-4)
Acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP NasDem di Jakarta dihadiri Surya Paloh, Puan Maharani, Sufmi Dasco, Jusuf Kalla, dan Anies Baswedan.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menghadiri acara buka puasa bersama DPP NasDem
Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan menekankan pentingnya untuk menjalin silaturahmi antar tokoh politik bangsa.
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved