KPU: Revisi UU Pemilu Harus Becermin pada Pemilu 2019

KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra, mengatakan ia mengapresiasi keseriusan DPR periode saat ini dalam memproses RUU Pemilu dan UU soal Pilkada. Ia mengatakan kecepatan pembuatan UU sangat dibutuhkan agar persiapan pelaksanaan pemilu bisa dilakukan dengan maksimal.

"Saya apresiasi DPR sekarang yang concern pada UU Pemilu dan juga Pilkada karena kita butuh waktu ada UU setidaknya 2-3 tahun sebelum pelaksanaannya. Jadi kami punya waktu untuk menyiapkan semua kebutuhan penyelenggaraan," ujar Ilham, dalam webinar, Minggu (12/7).

Baca juga: Pembinaan Indeologi Pancasila Butuh Landasan Hukum Kuat

Ilham mengatakan hal itu berkaca pada pelaksanaan Pemilu serentak 2019 yang disiapkan dalam waktu singkat dan terbatas. Hal itu karena UU Pemilu pada saat itu baru disahkan pada Juli 2017.

Sementara, tahapan pendaftaran Pemilu serentak 2019 sudah harus dimulai pada September 2017. Padahal, Pemilu 2019 adalah Pemilu serentak pertama di Indonesia.

"Kami seblumnya lama menunggu UU dari DPR dan pemerintah untuk disahkan. Kami harap ke depan banyak yang bisa diperbaiki," ujar Ilham.

Wakil Sekjen PPP, Achmad Baidowi, mengatakan bahwa keterlambatan penyiapan UU pada Pemilu 2019 membuat banyak kendala teknis di lapangan. Padahal, 2019 merupakan Pemilu serentak pertama kali bagi Indonesia.

"Jeda waktu pengesahan UU ke tahap pemilu hanya 2 bulan. Karena itu penyusunan aturan Pemilu kali ini harus lebih cepat dan tidak mepet agar tidak banyak persoalan," ujar Baidowi.

Sementara itu, Komisi II DPR saat ini masih mematangkan draf RUU Pemilu. Komisi II tengah terus melakukan rapat dengar pendapar umum dengan berbagai pihak. Mulai dari akademisi, hingga tokoh LSM pemerhari Pemilu.

"Target kita awal 2021 itu sudah selesai," ujar Anggota Komisi II, Zulfikar Arse. (OL-6)