Headline
IKN bisa menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur.
PARTAI NasDem memastikan kadernya bertarung di Pemilihan Wali Kota Makassar 9 Desember mendatang dengan memasangkan Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto dan Fatmawati Rusdi (DapatMa).
Hanya saja dengan enam kursi di dewan, NasDem tidak bisa mengusung sendiri, harus membangun koalisi dengan partai lain. NasDem kemudian memastikan koalisi dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang punya lima kursi di dewan.
Dengan demikian, syarat dukungan kursi parpol untuk maju di Pilwalkot Makassar sudah cukup, yakni minimal 10 kursi, tercukupi. Dengan dukungan dua parpol tersebut, pasangan Danny dan Fatma mengantongi dukungan 11 kursi.
"Alhamdulillah ini adaministrasi di Gerindra sudah selesai. Sudah fixed dukung kami. Saya pun sampaikan terima kasih kepada NasDem dan Gerindra mau mengusung maju di Pilwalkot Makassar," kata Danny.
Baginya, dua partai tersebut sudah cukup membukakan pintu kepada dia dan Fatmawati sekaligus memberikan peluang yang besar. Pasalnya, NasDem dan Gerindra adalah dua partai dengan kekuatan yang berbeda sehingga dapat menggalang pemilih yang lebih luas.
"Tapi, jika ada partai lain yang mau ikut koalisi silahkan saja, yang pasti pintu kamu cukup," tutur mantan Wali Kota Makassar periode 2014-2019 itu.
Danny membantah isu loncat dari NasDem dengan menerima kartu anggota Partai Gerindra demi mendapat dukungan dar partai besutan Prabowo Subianto itu.
"Itu hanya sebagai simbol saya diterima jadi keluarga di gerindra, karena kita akan berjuang bersama. Dan saya sampaikan terima kasih," cetus Danny.
Sebelumnya, Danny harus kehilangan Partai Golkar yang mengalihkan dukungan ke Irman Yasin Limpo alias None, adik Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, yang juga berencana bertarung di Pilwalkot Makassar. (P-2)
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved