PRESIDEN Joko Widodo meminta semua institusi terintegrasi dalam menangani wabah virus korona dan jangan ada ego sektoral, baik antarkementerian maupun di daerah.
“Yang paling penting pengendalian yang terintegrasi, terpadu, sehingga kerja kita efektif. Tidak ada lagi ego sektoral, ego kementerian, ego lembaga, ego kedaerahan. Apalagi jalan sendirisendiri, itu harus kita hilangkan,” tegas Presiden dalam rapat percepatan penanganan covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.
Presiden juga meminta para menteri melakukan terobosan kebijakan. Itu diperlukan agar percepatan penanganan pandemi covid-19 bisa benar-benar berdampak. Misalnya dengan mengerahkan tenaga medis dari pusat ke wilayah di luar DKI Jakarta yang menunjukkan tren penyebaran virus tinggi. “Kedua, mungkin bisa dibantu dengan lebih banyak peralatan. Manajemennya juga dikontrol di provinsi.
Karena kalau masih datar seperti ini, tidak akan ada pergerakan yang signifikan,” kata Jokowi.
Presiden juga meminta adanya panduan untuk wilayah yang akan menerapkan kenormalan baru agar tidak terjadi kekeliruan. Daerah yang akan menerapkan kenormalan baru juga perlu diawasi ketat. “Dukungan TNI-Polri untuk kedisiplinan di masyarakat, terutama di area-area publik yang berisiko, kita harapkan betul-betul dijaga,” ungkapnya.
Pencairan anggaran
Presiden kembali menyoroti soal pencairan anggaran kesehatan untuk penanganan covid-19. Ia meminta dana insentif segera disalurkan, termasuk juga penuntasan pembayaran klaim rumah sakit dan insentif untuk tenaga medis. “Prosedur di Kemenkes jangan sampai bertele-tele. Kalau aturan di peraturan menteri terlalu berbelitbelit, ya disederhanakan,” ujarnya.
Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemarin menyebut penyerapan anggaran untuk bidang kesehatan dalam rangka pemulihan akibat pandemi kini mencapai 4,68% dari total alokasi sebesar Rp87,55 triliun. Angka itu meningkat jika dibandingkan dengan yang disampaikan Menkeu pada Selasa (16/6) yakni baru 1,53%. (Dhk/Des/X-11)
