IPW Nilai Polri Lamban Tangani Kasus Pembakaran Bendera PDIP

INDONESIAN Police Watch (IPW) mendesak Polri dan jajaran untuk bekerja cepat mengungkap dan menuntaskan kasus pembakaran bendera PDIP dalam aksi demo penolakan RUU HIP di depan Gedung DPR, Rabu kemarin.

Presidium IPW, Neta S Pane mengatakan potensi konflik horizontal di akar rumput semakin nyata akibat pembakaran bendera PDIP tersebut.

Baca juga: Menteri Agama Diminta Perhatikan Pesantren dalam RKAKL 2021

"Kami (IPW) melihat jajaran kepolisian masih bekerja lamban dalam menangani kasus ini. Padahal cukup banyak saksi di TKP, video dan foto aksi pembakaran bendera PDIP itu sudah viral dan di TKP juga sangat banyak aparat intelijen yang bisa diminta data maupun informasinya untuk mempercepat penuntasan kasus ini," ujar Neta, Minggu (28/6).

Polri diminta bergerak cepat agar kasus pembakaran bendera ini tak memunculkan konflik berkepanjangan.

"Apalagi dalam aksi demo menolak RUU HIP itu ada sebagian massa yang menuntut pelengseran Jokowi sebagai presiden. Untuk itu Polri perlu bekerja keras segera menuntaskan kasus tersebut," tutur Neta.

Neta pun berharap Polri harus segera mengerahkan babinkamtibmasnya di pelbagai daerah untuk melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat supaya tidak terjadi benturan di masyarakat pascapembakaran bendera PDIP.

Neta juga mengatakan, aksi pembakaran bendera parpol ini tidak bisa dibiarkan.

Pasalnya, kasus pembakaran bendera parpol ini akan menjadi yurisprudensi atau preseden yang  akan diikuti masyarakat yang akan mudah tersulut untuk membakar bendera parpol.

Tak hanya itu, jika kasus ini berlarut-larut, Neta menilai bakal adanya aksi balas dendam dari massa dan pendukung parpol tersebut (PDIP) terhadap massa aksi yang membakar bendera mereka.

"Mengingat massa PDIP cukup banyak dan menyebar di seluruh Indonesia, bukan mustahil mereka akan melakukan aksi massa memprotes pembakaran bendera parpolnya," papar Neta. (OL-6)