Minggu 28 Juni 2020, 10:40 WIB

Menteri Agama Diminta Perhatikan Pesantren dalam RKAKL 2021

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Menteri Agama Diminta Perhatikan Pesantren dalam RKAKL 2021

Ist/DPR
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto saat memulai Rapat Kerja dengan Menteri Agama Fachrul Razi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

 

KETUA Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto meminta Menteri Agama Fachrul Razi memberikan perhatian khusus terhadap pondok pesantren (ponpes) dalam rencana kerja tahun 2021. Hal itu dikarenakan, pondok pesantren termasuk salah satu lembaga yang sangat terdampak pandemi Covid-19.

Selain itu, menurut Yandri, karena peran pesantren dalam memperjuangkan kemerdekaan sangatlah besar, sehingga keberadaannya saat ini harus diperhatikan oleh negara.

"Kalau pemantauan kami langsung, ponpes untuk bayar listrik saja susah. Guru-guru yang mengajar di ponpes, seluruh pihak yang terlibat termasuk tukang kebersihannya, sekarang makan saja susah. Lain-lain susah karena pemasukan tidak ada," kata Yandri saat memulai Rapat Kerja dengan Menteri Agama Fachrul Razi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6).

Begitu pula dengan kondisi para santri yang disebut ikut terdampak pandemi Covid-19 ini. Sebab, kata Yandri, banyak ponpes yang memutuskan untuk tidak menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.

"Tapi bukan hanya ponpes yang terdampak, tapi santrinya bagaimana, akhlak dan pembelajarannya dan sebagainya," tuturnya.

Oleh karena itu, ia mendorong agar Kemenag dapat melakukan realokasi anggaran tahun 2020 untuk memfasilitasi kegiatan belajar di pondok pesantren. Demikian juga terkait rencana anggaran tahun 2021 diharapkan dapat lebih diarahkan untuk pondok pesantren khususnya dalam menyongsong new normal atau kenormalan baru.

"Mungkin selama ini kita belum terlalu berpihak anggarannya. Maka harapan kami, ponpes yang luar biasa jumlah besarnya dan memasuki new normal masih banyak persoalan di bawah. Seperti masker tidak punya, hand sanitizer tidak ada, rapid test tidak ada biaya, semoga Pak Menteri mencari solusi terbaik," ujar Yandri.

Dalam rapat kerja ini, Kementerian Agama pun mengusulkan penambahan anggaran tahun 2021 sebesar Rp 3,83 triliun dari total pagu indikatif Rp 66,67 triliun.

Dengan demikian, total pengajuan anggaran Kementerian Agama yaitu Rp 70,51 triliun. Komisi VIII pun berharap dalam pagu indikatif tersebut terdapat program yang bersentuhan langsung dengan kehidupan pesantren. (OL-09)

Baca Juga

ilustrasi

Penganiayaan WNI ABK Lu Huang Yuan Yu Pakai Benda Tumpul

👤Kautsar Bobi 🕔Minggu 12 Juli 2020, 09:17 WIB
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Ferdy Sambo mengatakan luka memar yang ada pada tubuh Hasan diakibatkan benda...
Medcom.id/Kautsar

NasDem Ajak Selandia Baru Perluas Kerja Sama

👤RO/P-2 🕔Minggu 12 Juli 2020, 06:04 WIB
Indonesia sudah memiliki program-progam dalam mengatasi dampak covid-19 seperti kartu prakerja, subsidi listrik oleh PLN, bantuan ekonomi...
MI/Susanto

Aktivis Desak Prioritaskan RUU PKS

👤Pro/P-2 🕔Minggu 12 Juli 2020, 05:55 WIB
Selama ini penyelesaian kasus kekerasan seksual umumnya dilakukan dengan berlandaskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, KUHP...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya