Kamis 18 Juni 2020, 07:44 WIB

Eks Dirut PTPN III Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Fachri Audhia Hafiez | Politik dan Hukum
Eks Dirut PTPN III Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

MI/BARRY FATHAHILLAH
Terpidana mantan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Dolly Parlagutan Pulungan.

 

JAKSA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Dolly Parlagutan Pulungan ke Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. 

Vonis lima tahun penjara yang dijatuhkan ke Dolly telah berkekuatan hukum tetap.

"Terpidana Dolly Parlagutan Pulungan selanjutnya dibawa ke Lapas Sukamiskin Bandung untuk melaksanakan pidana badan selama lima tahun dikurangi selama menjalani masa tahanan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis (18/6).

Eksekusi tersebut melaksanakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/20202/PN.JKT.Pst pada Rabu, 3 Juni 2020. Dolly dihukum lima tahun serta denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan.

Baca juga: KPK Bantah Nazaruddin Jadi Justice Collaborator

Dolly bersama Direktur Pemasaran PTPN III I Kadek Kertha Laksana terbukti menerima suap SGD345 atau setara Rp3,55 miliar terkait distribusi gula kristal putih. Fulus berasal dari Direktur Utama PT Fajar Mulia Transindo sekaligus penasihat PT Citra Gemini Mulia Pieko Nyotosetiadi.

Suap dilakukan agar Dolly dan Kadek memberikan long term contract (LTC) kepada Pieko atas pembelian gula kristal putih yang diproduksi petani gula dan PTPN di seluruh Indonesia. Distribusi gula sejatinya diakomodasi melalui PT PN III holding perkebunan.

LTC ialah kontrak jangka panjang yang mewajibkan konsumen membeli gula ke PTPN III dengan ikatan perjanjian. Harga ditentukan penjual setiap bulan. Hal ini guna mencegah permainan dari pembeli yang hanya membeli gula saat harga murah.

Dolly terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (A-2)

Baca Juga

MI/HO

Fahri Bachmid : Pimpinan MA Yang Angkat Tangan soal Korupsi, Sebaiknya Mengundurkan Diri

👤Mediaindonesia 🕔Senin 06 Februari 2023, 18:53 WIB
Fahri Bachmid berpendapat pimpinan MA saat ini harus memiliki 'sense off crisis' dalam menyikapi permasalahan di tubuh...
DOK MI/ROMMY PUJIANTO

Wapres: Konsep Jihad Berorientasi Ofensif Perlu Ditinjau Ulang

👤Emir Chairullah 🕔Senin 06 Februari 2023, 18:25 WIB
Ma’ruf mengakui banyak kalangan yang beranggapan ajaran Islam semuanya tsawabit dan alergi pada...
SETWAPRES

Wapres Minta NU Persiapkan Diri Bersaing di Tingkat Global

👤Emir Chairullah 🕔Senin 06 Februari 2023, 18:15 WIB
Tantangan dunia saat ini tidak hanya peperangan, tetapi juga masalah lain seperti kerusakan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya