ISTANA Kepresidenan menolak anggapan yang menyebutkan bahwa pemerintahan Joko Widodo menjalankan praktik otoritarianisme.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan, sejak masa reformasi, sulit bagi rezim manapun untuk berlaku otoriter.
"Karena kita diawasi DPR, diawasi lembaga swadaya masyarakat, diawasi organisasi masyarajat. Ada banyak pengawas jadi tidak mudah untuk otoriter," ujar Donny kepada wartawan, Rabu (16/6).
Terlebih, lanjut dia, sekarang presiden selalu harus berhadapan dengan publik. Pada akhirnya, jika ada kebijakan-kebijakan yang muncul dan itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat pasti akan dikritik dan digugat.
"Saya kira pascareformasi, siapapun presidennya, termasuk Presiden Jokowi, itu tidak mudah untuk berlaku otoriter. Bila ada persepsi otoriter ya harus dijelaskan, bagaimana dan mengapa bisa muncul anggapan itu," jelasnya.
Baca juga: YLBHI Desak Polisi Cabut Kebijakan Represif Saat Wabah Covid-19
Sebelumnya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat ada 28 kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap mencerminkan otoritarianisme.
Beberapa di antara kebijakan itu adalah mengembalikan Dwi Fungsi Aparat Pertahanan dan mengembalikan Dwi Fungsi Aparat Keamanan Polri.
YLBHI menilai dwi fungsi pertahanan keamanan berdampak pada banyak kebijakan yang membuat TNI-Polri terlibat dalam pemerintahan.
Menanggapi hal itu, Donny kembali menyampaikan bahwa, di dalam Undang-undang nomor 34 Tahun 2004, TNI sangat mungkin untuk dilibatkan dalam kegiatan operasi militer selain perang.
Hal tersebut didukung dengan kemampuan sumber daya manusia dan infrastruktur yang dianggap mumpuni.
"Seperti sekarang, TNI dilibatkan dalam distribusi alat kesehaatan, distribusi PCR, alat rapid test. Tni punya jaringan sampai ke desa-desa karena ada Babinsa dan sebagainya. Jadi ketika TNI bisa membantu pekerjaaan-pekerjaan sipil, selama tidak mengambil alih sepenuhnya, kenapa tidak? Ini kan hanya untuk membantu meringankan supaya tujuan tercapai," jelas Donny. (A-2)
