Selasa 16 Juni 2020, 10:43 WIB

Istana Tepis Anggapan Pemerintah Jalankan Rezim Otoriter

Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum
Istana Tepis Anggapan Pemerintah Jalankan Rezim Otoriter

MI/SUMARYANTO BRONTO
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menjadi pembicara pada diskusi daring yang digelar oleh ILUNI UI.

 

ISTANA Kepresidenan menolak anggapan yang menyebutkan bahwa pemerintahan Joko Widodo menjalankan praktik otoritarianisme.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan, sejak masa reformasi, sulit bagi rezim manapun untuk berlaku otoriter.

"Karena kita diawasi DPR, diawasi lembaga swadaya masyarakat, diawasi organisasi masyarajat. Ada banyak pengawas jadi tidak mudah untuk otoriter," ujar Donny kepada wartawan, Rabu (16/6).

Terlebih, lanjut dia, sekarang presiden selalu harus berhadapan dengan publik. Pada akhirnya, jika ada kebijakan-kebijakan yang muncul dan itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat pasti akan dikritik dan digugat.

"Saya kira pascareformasi, siapapun presidennya, termasuk Presiden Jokowi, itu tidak mudah untuk berlaku otoriter. Bila ada persepsi otoriter ya harus dijelaskan, bagaimana dan mengapa bisa muncul anggapan itu," jelasnya.

Baca juga: YLBHI Desak Polisi Cabut Kebijakan Represif Saat Wabah Covid-19

Sebelumnya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat ada 28 kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap mencerminkan otoritarianisme.

Beberapa di antara kebijakan itu adalah mengembalikan Dwi Fungsi Aparat Pertahanan dan mengembalikan Dwi Fungsi Aparat Keamanan Polri.

YLBHI menilai dwi fungsi pertahanan keamanan berdampak pada banyak kebijakan yang membuat TNI-Polri terlibat dalam pemerintahan.

Menanggapi hal itu, Donny kembali menyampaikan bahwa, di dalam Undang-undang nomor 34 Tahun 2004, TNI sangat mungkin untuk dilibatkan dalam kegiatan operasi militer selain perang.

Hal tersebut didukung dengan kemampuan sumber daya manusia dan infrastruktur yang dianggap mumpuni.

"Seperti sekarang, TNI dilibatkan dalam distribusi alat kesehaatan, distribusi PCR, alat rapid test. Tni punya jaringan sampai ke desa-desa karena ada Babinsa dan sebagainya. Jadi ketika TNI bisa membantu pekerjaaan-pekerjaan sipil, selama tidak mengambil alih sepenuhnya, kenapa tidak? Ini kan hanya untuk membantu meringankan supaya tujuan tercapai," jelas Donny. (A-2)

Baca Juga

Antara

KPU Berkomitmen Perkuat Literasi Pemilh

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Minggu 03 Juli 2022, 22:09 WIB
Menurut Komisioner KPU, Idham Holik, pendidikan pemilih itu merupakan hak politik...
Ist

Diskusi Terbatas Pertanahan, Letter C Tidak Ada yang Asli

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 03 Juli 2022, 21:35 WIB
Letter C atau girik, petok, verponding, dan segala dokumen tanah yang lama sudah tidak berlaku sejak Oktober...
ANTARA

Susi Pujiastuti: #KopiSusi Gerakan Moral!

👤Widhoroso 🕔Minggu 03 Juli 2022, 19:18 WIB
MESKI gelaran pilpres 2024 masih dua tahun lagi, namun makin banyak deklarasi yang mendorong capres...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya