Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
ISTANA Kepresidenan menolak anggapan yang menyebutkan bahwa pemerintahan Joko Widodo menjalankan praktik otoritarianisme.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan, sejak masa reformasi, sulit bagi rezim manapun untuk berlaku otoriter.
"Karena kita diawasi DPR, diawasi lembaga swadaya masyarakat, diawasi organisasi masyarajat. Ada banyak pengawas jadi tidak mudah untuk otoriter," ujar Donny kepada wartawan, Rabu (16/6).
Terlebih, lanjut dia, sekarang presiden selalu harus berhadapan dengan publik. Pada akhirnya, jika ada kebijakan-kebijakan yang muncul dan itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat pasti akan dikritik dan digugat.
"Saya kira pascareformasi, siapapun presidennya, termasuk Presiden Jokowi, itu tidak mudah untuk berlaku otoriter. Bila ada persepsi otoriter ya harus dijelaskan, bagaimana dan mengapa bisa muncul anggapan itu," jelasnya.
Baca juga: YLBHI Desak Polisi Cabut Kebijakan Represif Saat Wabah Covid-19
Sebelumnya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat ada 28 kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap mencerminkan otoritarianisme.
Beberapa di antara kebijakan itu adalah mengembalikan Dwi Fungsi Aparat Pertahanan dan mengembalikan Dwi Fungsi Aparat Keamanan Polri.
YLBHI menilai dwi fungsi pertahanan keamanan berdampak pada banyak kebijakan yang membuat TNI-Polri terlibat dalam pemerintahan.
Menanggapi hal itu, Donny kembali menyampaikan bahwa, di dalam Undang-undang nomor 34 Tahun 2004, TNI sangat mungkin untuk dilibatkan dalam kegiatan operasi militer selain perang.
Hal tersebut didukung dengan kemampuan sumber daya manusia dan infrastruktur yang dianggap mumpuni.
"Seperti sekarang, TNI dilibatkan dalam distribusi alat kesehaatan, distribusi PCR, alat rapid test. Tni punya jaringan sampai ke desa-desa karena ada Babinsa dan sebagainya. Jadi ketika TNI bisa membantu pekerjaaan-pekerjaan sipil, selama tidak mengambil alih sepenuhnya, kenapa tidak? Ini kan hanya untuk membantu meringankan supaya tujuan tercapai," jelas Donny. (A-2)
Pimpinan DPR diklaim telah mengetahui nama calon bubes tersebut. Tetapi sosok itu belum bisa diungkap ke publik.
Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak antikritik terhadap pendapat publik. Pemerintah terbuka dan siap memperbaiki diri jika mendapat kritik dari publik.
Nasir juga mengapresiasi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang legawa dengan putusan Presiden Prabowo.
DIM RUU KUHAP tersebut sehingga hanya tinggal menunggu pembahasan selanjutnya bergulir di parlemen.
Papua Tengah masih menempati urutan kedua tertinggi dalam tingkat buta huruf di Indonesia.
Langkah membantu pemerintah merupakan salah satu wujud kepedulian PKS,
Gavin Newsom, Gubernur California, kembali menjadi sorotan publik setelah menuduh Presiden Donald Trump melakukan tindakan otoriter.
FENOMENA autokratisasi secara global yang terjadi saat ini memasuki gelombang ketiga. Pemerintah otoriter lahir dengan cara 'memanfaatkan' sistem demokrasi.
WAKIL Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto tak akan membawa Indonesia menjadi negara otoriter,
MEMASUKI awal abad ke-21, para akademisi bidang ilmu politik mulai meragukan optimisme akan penguatan demokrasi yang tumbuh di akhir abad ke-20.
LAPORAN Varieties of Democracy 2024 (berdasar data 2023) menempatkan Indonesia ke dalam kategori 'demokrasi elektoral' meski berada di grup terendah bersama Malaysia
Sudirman Said meminta masyarakat ikut mengoreksi pemerintahan Joko Widodo yang semakin menunjukkan watak otoriter
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved