Papua Tengah Butuh Perhatian Pemerintah untuk Tangani Masalah Kemiskinan

KONDISI masyarakat di Papua Tengah hingga saat ini sangat memprihatinkan karena masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Persoalan itu sedianya mendapat perhatian dari pemerintah.

Demikian dikatakan Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif (Gerak 08) Papua Tengah, Yusak Ernes Tebay, dalam keterangannya, Rabu (11/6). Ia pun menyayangkan sikap para pejabat dan elite politik yang dinilai tidak memiliki keberpihakan kepada masyarakat adat Papua Tengah.

Mantan anggota DPRD Kabupaten Dogiyai, ini menjelaskan Papua Tengah masih menempati urutan kedua tertinggi dalam tingkat buta huruf di Indonesia. Itu merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM), khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan hak hidup yang layak.

Baca juga : DPR Dorong Pemerintah Baru untuk Tuntaskan Masalah Sosial dan Ekonomi

"Banyak masyarakat di sini yang masih buta huruf, tinggal di rumah yang tidak layak, dan hidup tanpa jaminan pendidikan serta kesehatan yang memadai," kata Yusak.

"Kami sangat menyesalkan para pejabat yang duduk di posisi strategis, tapi hanya berpikir untuk kepentingan diri sendiri. Ini sudah termasuk pelanggaran HAM pendidikan, HAM kesehatan, dan HAM lingkungan," sambung dia.

Ia mendesak mendesak pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, serta PT Freeport Indonesia selaku pihak yang selama ini mengeksploitasi hasil tambang di wilayah tersebut untuk lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat. 

Yusak juga meminta agar dana pendidikan dan pembangunan disalurkan dengan tepat sasaran agar masyarakat dapat menikmati hasil dari kekayaan alam mereka sendiri. 

"Pemerintah harus sadar dan segera bertindak. Kalau pemerintah tidak peduli, siapa lagi yang akan memperhatikan rakyat Papua Tengah," tandasnya. (P-2)