PAKAR hukum pidana Abdul Fickar Hadjar mengatakan tuntutan satu tahun penjara yang diberikan jaksa penuntut umum (JPU) untuk terdakwa kasus penyiraman air keras pada penyidik senior KPK Novel Baswedan, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette, bisa dipatahkan oleh hakim. Hakim bisa memberi hukuman lebih berat.
"Hakim memutuskan sebuah perkara merupakan kebebasan yang didasarkan pada keyakinannya berdasar fakta persidangan," kata Abdul Fickar Hadjar, Selasa (16/6).
Fickar mengatakan, secara yuridis, hakim mempunyai kebebasan memutuskan nasib terdakwa. Hal itu sudah diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Di pasal itu menyebut "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."
Baca juga: Sidang Pledoi akan Dihadiri Dua Penyerang Novel Baswedan
Namun, lanjut Fickar, hukuman yang diputus hakim tak bisa semena-mena. Hakim hanya bisa menambahkan hukuman sampai hukuman maksimal. Tak ada yang bisa intervensi hakim dalam memutus.
"Karena hakim memutus juga atas dasar ketuhanan yang maha Esa, maka titik terberat tanggung jawabnya adalah kepada tuhan selain kepada sesama manusia," ujar Fickar.
Lamanya hukuman penjara yang diputus hakim tak melulu di bawah tuntutan jaksa. Jaksa bukan penentu hukuman terdakwa.
"Besarnya putusan didasarkan pada ancaman maksimal ketentuan pasal yang dilanggar, bukan pada tuntutan jaksa," tutur Fickar.(OL-5)
