Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
PERSOALAN pekerja Indonesia di luar negeri masih saja terus terjadi. Terbaru dialami Ira Sulastri, pekerja migran Indonesia (PMI) yang mengalami kekerasan oleh majikannya saat bekerja di Riyadh, Arab Saudi. Lembaga perekrut Sulastri pun baru diketahui ternyata berstatus ilegal.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi I DPR dari Fraksi NasDem Willy Aditya mengatakan permasalahan pekerja Indonesia di luar negeri harus mendapat perhatian. Menurutnya, masalah yang dialami Ira Sulastri semakin menunjukkan belum komprehensifnya upaya pengaturan pelindungan PMI di luar negeri.
“Pengawasan terhadap WNI pekerja di luar negeri ini memang belum cukup kuat. Apalagi, jika yang dihadapi adalah perekrutan gelap. Untuk itu, perlu melakukan kerja komprehensif. Tidak boleh kedepankan ego sektoral. Kementerian Luar Negeri, Kemenaker, Kemenkum dan HAM, serta lembaga pemerintah lainnya harus duduk bersama dan berbagi kerja. Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bisa jadi leading aktornya” kata Willy.
Menurutnya, Kementerian Luar Negeri dengan kerja diplomatiknya harus terus mengupayakan kerja sama dengan negara-negara penerima PMI agar dapat memasukkan klausul pelindungan PMI di tempatnya bekerja.
“Kementerian Luar Negeri bisa mewakili pemerintah untuk menginisiasi perjanjian kerja sama dengan negaranegara yang terdapat PMI. Paling minimal untuk bisa menggunakan standar perilaku internasional tentang perlindungan tenaga kerja. Akan lebih baik lagi jika perjanjian ini sesuai kepentingan Indonesia untuk melindungi warganya. Seperti perjanjian kerja sama pertahanan atau militer, hal ini seharusnya bisa juga dilakukan,” ucapnya.
Terkait dengan persoalan ini, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjanjikan akan memimpin perang melawan sindikasi penempatan PMI ilegal dan siap membentuk satuan tugas (satgas) untuk melakukannya. (Uta/P-1)
MENTERI Hukum Supartman Andi Agtas menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU Haji dan Umrah menjadi UU.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons adanya aksi demonstrasi yang menuntut 'Bubarkan DPR' dan memprotes tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan.
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Karena sebagian anggota memperhatikan kesehatannya. Misalnya, mengurangi makanan berbahan tepung atau mengandung gula.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang juga hadir dalam rapat tersebut menjelaskan, pendelegasian penarikan seluruh royalti lagu saat ini difokuskan dilakukan oleh LMKN.
SEORANG Warga Negara Indonesia (WNI) berinsial ATB, 33, tewas diduga tertembak wilayah Fatumea, Distrik Kobalima (Suai), Timor Leste pada Minggu (17/8).
KPK) mengungkapkan buronan kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin, mempunyai paspor Guinea-Bissau.
KEDUTAAN Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bangkok, Thailand, mengimbau WNI menghubungi hotline Konsuler KBRI Bangkok jika ada yang terdampak konflik Thailand-Kamboja.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa mantan prajurit Marinir TNI AL, Satria Arta Kumbara, telah kehilangan status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) secara otomatis.
Pemerintah untuk berhati-hati dalam memutuskan permohonan kewarganegaraan kembali dari Satria Kumbara, eks Marinir TNI AL yang menjadi tentara relawan Rusia.
PRESIDEN Presiden Prabowo Subianto menanggapi kabar yang menyebut Amerika Serikat (AS) bisa mengelola data pribadi warga negara Indonesia (WNI).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved