Menkominfo Hargai Putusan Pengadilan Terkait Pemblokiran Internet

MENTERI Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyatakan menghargai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat terkait peristiwa kerusuhan yang terjadi tahun lalu menyalahi aturan. Johnny mengatakan pemerintah akan mengkaji upaya hukum lanjutan terkait putusan tersebut.

"Kami menghargai keputusan pengadilan, tapi kami juga mencadangkan hak hukum sebagai tergugat. Kami akan berbicara dengan jaksa pengacara negara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya," ungkap Menkominfo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (3/6).

Majelis hakim PTUN Jakarta menyatakan pemblokiran internet di Papua ketika terjadi kerusuhan pada 2019 melanggar hukum. Buntutnya, pemerintah diwajibkan memuat permintaan maaf atas kebijakan tersebut secara terbuka di tiga media massa, enam stasiun televisi nasional, tiga stasiun radio selama sepekan.

Dalam perkara itu, pihak tergugat ialah Presiden Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Informatika yang kala itu dijabat Rudiantara. Adapun penggugat ialah Aliansi Jurnalis Independen (AJI) diwakili oleh Abdul Manan dkk dan SAFEnet yang diwakili Damar Juniarto dkk.

Baca juga :Ini Nama Samaran Eks Bos Jiwasraya dan Rekan Mereka

Johnny G Plate mengatakan ia belum membaca lengkap maupun menerima salinan putusan. Dari amar putusan yang dibacakan, menurut Johnny, tidak semua petitum penggugat dikabulkan. Ia mengatakan belum menemukan dokumen tentang keputusan pemerintah terkait pemblokiran internet di Papua tersebut.

"Sejauh ini saya belum menemukan adanya dokumen tentang keputusan yg dilakukan oleh pemerintah terkait pemblokiran atau pembatasn akses internet diwilayah tersebut. Juga tidak menemukan informasi adanya rapat-rapat di Kemenkominfo terkait hal tersebut. Namun bisa saja terjadi adanya perusakan terhadap infrastrukur telekomunikasi yang berdampak ganguan internet di wilayah tersebut," ujar Jhonny.

Jhonny melanjutkan pada prinsipnya, kebijakan pemerintah ialah untuk kepentingan bangsa.

"Sebagaimana semua pemerintah, demikian hal Bapak Presiden Joko widodo dalam mengambil kebijakan tentu terutama untuk kepentingan negara, bangsa, dan rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya rakyat Papua," ucapnya.

"Kami tentu sangat berharap bahwa selanjutnya kebebasan menyampaikan pendapat dan ekspresi demokrasi melalui ruang siber dapat dilakukan dengan cara yang cerdas, lebih bertanggung jawab dan digunakan untuk hal yang bermanfaat bagi bangsa kita," ujarnya. (OL-2)