Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAJAR ilmu komunikasi UI Ade Armando disomasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah karena pernyataannya yang menyebut isu pemakzulan presiden digulirkan Muhammadiyah dengan Din Syamsuddin sebagai pembicara kunci dalam sebuah diskusi tentang pemakzulan presiden.
Ade melalui laman Facebook-nya menulis, 'Isu pemakzulan presiden digulirkan Muhammadiyah. Keynote speaker-nya Din Syamsudin, si dungu yang bilang konser virtual corona menunjukkan pemerintah bergembira di atas penderitaan rakyat'.
Somasi yang ditandatangani Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Andika Budi Riswanto tersebut menuntut Ade mencabut posting-an dan meminta maaf secara terbuka kepada Muhammadiyah dan Din Syamsuddin. Andika menilai posting-an Ade
mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik bagi Muhammadiyah dan Din Syamsuddin. "Jika dalam tempo tujuh hari setelah somasi ini diterbitkan tidak ada iktikad baik dari pemilik akun Ade Armando untuk melaksanakan somasi, kami akan melakukan upaya hukum," demikian isi somasi tersebut.
Pada 29 Mei lalu, Masyarakat Hukum Tata Negara (Mahutama) berencana menggelar diskusi bertema Konstitusionalitas pemakzulan presiden pada era pandemi covid-19. Din Syamsuddin dikabarkan menjadi pembicara kunci dalam diskusi itu.
Dalam menanggapi somasi tersebut, Ade menyatakan sangat menghargai kebebasan untuk menyampaikan pandangan politik di negeri ini. "Adalah hak Mahutama untuk menggulirkan isu pemakzulan presiden," katanya.
Ade pun mengklarifikasi bahwa dalam posting-annya ia tidak menuduh Mahutama berinisiatif untuk menggulingkan presiden. "Saya hanya menyatakan isu pemakzulan presiden digulirkan Muhammadiyah mengingat Mahutama menggunakan kata Muhammadiyah dalam nama resminya. Tapi saya tidak menuduh Mahutama berinisiatif menggulingkan presiden. Yang dilakukan Mahutama adalah menggulirkan isu pemakzulan presiden. Dua hal tersebut jelas berbeda," tegasnya.
Berdasarkan informasi yang dia peroleh, kata Ade, acara itu tidak disetujui pimpinan Muhammadiyah. Ia mengutip berita sebuah media daring yang menyebutkan Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyesalkan penggunaan nama Muhammadiyah dalam seminar tersebut.
Terkait dengan Din Syamsuddin, Ade menyatakan siap mencabut pernyataannya dan meminta maaf selama Din juga menjelaskan kepada publik mengapa menuduh pemerintah bergembira di atas rakyat yang menderita di tengah pandemi covid- 19 karena BPIP menggelar konser virtual penggalangan dana untuk korban covid-19 pada 17 Mei. (Ths/P-3)
Seluruh inisiatif lembaga sepanjang satu tahun terakhir telah diselaraskan dengan 17 Program Prioritas Nasional.
Sebanyak 3.500 penonton tumplek di empat titik penyelenggaraan Soundrenaline “Sana Sini di Makassar”
Orangtua perlu memiliki informasi yang cukup dan memadai ketika ingin membagikan edukasi pada anak untuk menyikapi atau merespons kondisi-kondisi sosial politik yang sedang terjadi.
Dompet Dhuafa akan menggelar Sarasehan Tokoh Bangsa bertema “Merajut Kebersamaan, Mewujudkan Merdeka dari Kemiskinan”.
MK menolak lima gugatan yang diajukan sejumlah pemohon berkaitan dengan pengujian formil dan materiil UU TNI
selama ini lebih dari 50% lembaga di Indonesia sudah memberikan layanan menggunakan UU TPKS.
Pesan utama Ramadan yang senantiasa bermuara pada nilai ketakwaan harus dimaknai secara luas.
Fokus utama program ini merupakan pengembangan sektor agribisnis, penguatan usaha mikro, serta sistem distribusi produk lokal berbasis komunitas Muhammadiyah.
Simak prediksi jadwal 1 Ramadan 2026 atau 1447 Hijriah berdasarkan kalender masehi. Lengkap dengan jadwal imsakiyah dan persiapan puasa di bulan Februari.
Kemenag prediksi awal Ramadan 1447 H jatuh 19 Februari 2026 berdasarkan hisab dan rukyat, menghormati penetapan Muhammadiyah 18 Februari.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil komitmen lanjutan di Board of Peace (BoP), terutama terkait rencana keanggotaan tetap.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap kritis, aktif, dan terukur di Board of Peace (BoP), agar tetap sejalan dengan kemerdekaan palestina
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved