Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
OKNUM anggota DPRD Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, M Erwin Toha alias Erwin ditangkap polisi diduga mengkonsumsi dan memiliki narkoba.
Menurut Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Hendra Rochmawan selain menangkap Erwin jajaran Polres Kotawaringin Timur (Kotim) juga menciduk dua tersangka lainnya yakni Juniansyah alias Ejon dan Kiky Muljayono alias Kiky. Penangkapan wakil rakyat itu pun dibenarkan yang kemudian menjadi tersangka.
"Salah satu tersangka adalah anggota DPRD Kabupaten Seruyan atas nama, M. Erwin Toha alias Erwin," ujarnya, Selasa (2/6).
Tersangka Erwin sambungnya sebagai pembeli narkotika sedangkan tersangka Juniansyah merupakan bandar dan Kiky diduga sebagai pengedar barang tersebut.
Aparat pun mengamankan sejumlah barang bukti berupa paket narkotika jenis Sabu seberat 7.26 gram.
Baca juga :Saat Penangkapan, Pintu Rumah Nurhadi Dibuka Paksa
"Barang bukti yang diamankan 28 bungkus plastik klip kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 7,26 gram. Uang tunai Rp.1.850.000 dan satu handphone," ujar Hendra.
Adapun penangkapan itu berdasarkan, Laporan Polisi Nomor LP/ 147 /V/2020 /KALTENG/ RES KOTIM/RESNARKOBA tanggal 31 Mei 2020. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) dan atau Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Sementara itu terkait dengan pengungkapan ratusan kilo sabu dan 160 ribu butir ekstasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di Cikarang Bekasi beberapa waktu lalu masih diselidiki jaringan pemasok narkoba tersebut.
"Masih diselidiki. Kalau materi lidik kami belum dishare oleh penyelidiknya," ujar
Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulistyo Pudjo Hartono. (OL-2).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved