Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mengimbau Warga Negara Indonesia (WNI) di Amerika Serikat (AS) untuk tetap waspada usai terjadi kerusuhan dan penjarahan di Kota Minneapolis dan sejumlah kota lainnya di AS sebagai akibat dari terbunuhnya pria kulit hitam George Floyd oleh oknum kepolisian setempat.
“Dari pemberitaan di sejumlah media internasional dan komunikasi langsung dengan sebagian WNI di AS, kerusuhan-kerusuhan di Kota Minneapolis telah berimbas ke kota-kota lainnya di Amerika Serikat, bahkan ke Gedung Putih,” kata Hidayat dalam keterangan pers yang diterima, Senin (1/6).
Selain itu, berdasarkan informasi, suasana beberapa kota di AS sudah terjadi kerusuhan atau chaos karena kemarahan warga akibat tindakan represif diskriminatif dari oknum kepolisian AS, dan komentar Presiden Donald Trump.
Menurut Hidayat, dengan sikap frustasi sebagian warga yang hilang mata pencahariannya akibat pandemi, dan kekecewaan terhadap penanganan pandemi oleh Pemerintah AS yang tidak serius.
Karena itu, politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) tersebut meminta agar seluruh WNI di AS terus waspada, menghindari kawasan yang rusuh, dan mencari tempat yang aman apabila terjadi kerusuhan.
“WNI juga jangan ikut-ikutan dengan penjarahan. Selain itu, perlu ada penguatan komunikasi antara sesama WNI dan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di AS,” pesan Hidayat lebih lanjut.
Wakil Ketua MPR RI itu menilai, dalam keadaan seperti ini, negara via KBRI wajib melindungi semua WNI sehingga pihak KBRI di negara tersebut agar lebih proaktif memantau peristiwa itu dan memastikan keamanan serta keselamatan WNI yang tinggal di kota-kota yang terdampak kerusuhan.
Komunikasi KBRI, kata Hidayat, perlu dibuka selebar-lebarnya untuk memberikan rasa aman bagi WNI di AS. Selain itu, informasi dari KBRI perlu disampaikan secara terukur dan akurat kepada para WNI di kota-kota yang terdampak kerusuhan.
"Dan yang paling utama adalah menghadirkan keamanan dan keselamatan warga Indonesia di sana," katanya sembari menilai peristiwa yang terjadi di AS tersebut bisa menjadi bahan refleksi bagi Pemerintah Indonesia.
Menurut legislator dapil DKI Jakarta II itu, tindakan represif yang diskriminatif oleh aparat keamanan dapat memancing kemarahan rakyat yang daya destruktifnya sangat tinggi, apalagi di era pandemi Covid-19 yang banyak membuat orang frustasi akibat kondisi sosial ekonomi yang semakin buruk.
“Kita perlu mengambil pelajaran dari peristiwa di Minneapolis itu, agar kebijakan Pemerintah dan penegakan hukum dilakukan secara baik, benar dan adil, tidak secara diskriminatif," katanya.
Langkah itu, menurut Hidayat, penting agar kepercayaan rakyat kepada Pemerintah tidak hilang agar rakyat masih bisa diajak untuk taat aturan dan melaksanakan hukum, dan tidak mudah terprovokasi serta menghadirkan kerusuhan yang sangat membahayakan kepentingan nasional dan eksistensi atau keberlangsungan bangsa dan negara. (OL-09)
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
KPK) mengungkapkan buronan kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin, mempunyai paspor Guinea-Bissau.
KEDUTAAN Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bangkok, Thailand, mengimbau WNI menghubungi hotline Konsuler KBRI Bangkok jika ada yang terdampak konflik Thailand-Kamboja.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa mantan prajurit Marinir TNI AL, Satria Arta Kumbara, telah kehilangan status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) secara otomatis.
Pemerintah untuk berhati-hati dalam memutuskan permohonan kewarganegaraan kembali dari Satria Kumbara, eks Marinir TNI AL yang menjadi tentara relawan Rusia.
PRESIDEN Presiden Prabowo Subianto menanggapi kabar yang menyebut Amerika Serikat (AS) bisa mengelola data pribadi warga negara Indonesia (WNI).
MANTAN anggota Korps Marinir TNI Angkatan Laut, Satria Arta Kumbara, kembali menjadi sorotan setelah menyatakan keinginannya untuk pulang ke Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved