Pancasila bukan sekadar Hafalan

PERINGATAN hari lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni menjadi momen memperkuat pemaknaan esensi dan nilai-nilai kelima butir Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengajak masyarakat memanfaatkan momen tersebut untuk berupaya sekuat tenaga membasmi korupsi dalam salah satu wujud pengamalan Pancasila.

“Pancasila tidak hanya dijadikan untuk hafalan semata, tetapi amalkanlah nilainilai luhur yang ada di Pancasila. Hanya dengan mengamalkan sila-sila dari Pancasila, hunusan bilah pedang antikorupsi mampu melesak cepat, tertuju menusuk, dan mematikan detak jantung laten korupsi,” cetus Firli, kemarin.

Ia menyatakan sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, memiliki esensi agar terhindar dari niat dan godaan untuk berperilaku koruptif harus ada keyakinan bahwa setiap perbuatan diketahui Tuhan. Keyakinan itu, imbuhnya, juga akan menjadikan manusia yang adil dan ber adab sesuai sila kedua Pancasila.

“Semangat dan implementasi esensi sila pertama dan kedua dapat menjadi tujuan sila ketiga, Persatuan Indonesia, dalam mengentaskan (negara dari) budaya korupsi yang telah berakar urat di negeri ini,” ujarnya.

Perang melawan bahaya budaya korupsi, ucap Firli, juga harus dipimpin dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan, sebagaimana esensi sila keempat Pancasila.

Menurut Firli, budaya korupsi amat berbahaya lantaran berakibat buruk pada cita-cita keadilan sosial seperti pada sila kelima.

Di kesempatan berbeda, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir Muhammadiyah menegaskan ideologi Pancasila merupakan landasan bernegara paling ideal dan harus dipegang teguh segenap anak bangsa.

“Semua pihak hendaknya belajar dari pengalaman sejarah bahwa berbagai usaha mengubah rumusan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menimbulkan kekacauan politik yang merusak persatuan bangsa dan negara,” kata Haedar dalam tausiah kebangsaan, kemarin.

Haedar pun mengingatkan agar Rancangan Undang–Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila sebagai usul inisiatif DPR RI benar-benar disusun untuk memperkuat Pancasila. Jangan sampai terdapat isi dan kandungan yang menimbulkan kontroversi baru di tubuh bangsa Indonesia.

Saat ini, menurut Haedar, kepentingan mendesak dan prioritas bagi DPR, pemerintah, lembaga yudikatif, dan seluruh institusi negara dan rakyat ialah mewujudkan masyarakat Pancasila. Itu hanya bisa diraih dengan menerjemahkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Haedar menyebut bangsa Indonesia sedang mengalami masalah moral, sosial, dan ekonomi yang sangat serius, terutama kesenjangan sosial yang kian kasatmata. “Masalah tersebut bisa bertambah berat di tengah pandemi covid-19 yang sampai kini belum dapat diatasi dengan baik.”

Cepat pulih

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai Indonesia telah menunjukkan kepada dunia bahwa ideologi Pancasila mampu menjadi senjata Indonesia menghadapi pandemi covid-19.

Itu terlihat melalui sigapnya masyarakat bergotong royong berada di garis terdepan perjuangan melawan covid-19. Bamsoet, demikian sapaan akrabnya, mengatakan ideologi Pancasila dengan spirit ekonomi kerakyatan terbukti mampu menguatkan tiang perekonomian nasional.

Sejak diterpa krisis global 2008 dan kini pandemi covid-19, perekonomian Indonesia tidak sampai babak belur. “Riset terbaru Morgan Stanley memperlihatkan bahwa Indonesia termasuk kelompok negara kedua, setelah Tiongkok, yang perekonomiannya akan cepat pulih ke kondisi pra-covid-19,” ujar Bamsoet. (Dhk/Cah/Pro/P-2)