BI Harus Hati-Hati Terapkan Kebijakan Quantitative Easing

Kebijakan moneter yang terdampak akibat mewabahnya pandemi virus korona (Covid-19) memerlukan penyesuaian yang cepat. Anggota Komisi XI DPR RI Ramson Siagian mencontohkan, dengan merebaknya isu agar Bank Indonesia (BI) mencetak uang pada akhir Maret dan awal April 2020 lalu, respons pasar cukup memperlemah posisi rupiah yang sempat menyentuh level Rp17.000 per dollar Amerika Serikat (AS).

Namun, dengan berhasilnya Pemerintah mendapatkan utang dan menerbitkan global bond sebesar US$4,3 miliar dan upaya BI melakukan Quantitative Easing (pelonggaran kuantitaf) dalam berbagai bentuk operasi moneter, bukan dengan mencetak uang, posisi rupiah kembali pada kisaran Rp15.000 per US$.

“Upaya memperoleh Repo line oleh BI dari The Federal Reserve sebesar US$60 miliar atau setara Rp900 triliun saat kurs Rp15.000, dan menjadi setara Rp1.002 triliun saat kurs Rp16.700 adalah upaya yang tepat untuk persiapan operasi moneter selanjutnya dan lebih tepat daripada  melaksanakan usulan cetak uang yang risiko terlalu tinggi," kata Ramson dalam keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, Rabu (20/5/2020).

Meski demikian, pelaksanaan Quantitative Easing sebagai bagian dari teori Modern Monetary bisa terjadi. Namun dalam pelaksanannya dipengaruhi oleh banyak variabel. Misalnya Jepang yang memiliki cadangan devisa (cadev) mencapai US$1.387 miliar, yang membuat negara tersebut lebih bebas bervariasi menjalankan QE. Berbeda dengan Indonesia yang hanya memiliki cadev US$130 miliar, serta posisi variabel lain seperti struktur investor, surat utang negara, dan sebagainya.

"Jika Bank Indonesia melakukan kesalahan strategis dalam membuat kebijakan moneter, selain laju inflasi akan meningkat tajam, posisi rupiah akan melemah tajam dan cadangan devisa juga akan berkurang signifikan, karena potensi terjadinya capital flight, dan nilai utang serta bunga utang foreign currency baik Pemerintah maupun swasta jika dikonversi dengan rupiah akan membengkak tak terkendali," imbaunya.

Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut mengatakan bahwa tidak perlu dengan kaca mata kuda melihat perkembangan Quantitative Easing. Menurutnya, jika dilihat dari salah satu basis teori moneter dengan persamaan MV=PT, maka untuk menggerakan perekonomian saat melambat atau saat menunjukkan potensi reses, maka memerlukan peningkatan likuiditas atau pelonggaran uang (M) secara besar-besaran.

"Hanya model model pelonggaran uang (M) berkembang antara lain dengan Quatitative Easing itupun dengan berbagai model yang dipengaruhi berbagai variabel agar tidak timpang atau agar tetap bisa terjadi economic equilibrium," jelas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah X itu.

Dengan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan ketat dalam waktu yang lama, menurutnya, malah akan terjadi perubahan terpaksa di sebagian besar masyarakat yang menahan uangnya karena sempitnya ruang untuk membelanjakannya. Sehingga, variabel traksasksi (T) menjadi jauh di bawah normal, sehingga peningkatan likuiditas dengan pelonggaran uang (M) kurang efektif.

Berdasarkan sejumlah data yang dihimpunnya dari rapat-rapat virtual antara Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan, BI, dan Otoritas Jasa Keuangan, hingga April 2020 jumlah simpanan di perbankan ada sekitar Rp6.110,5 triliun, dan jumlah  kredit Rp5.647 triliun serta aset perbankan sekitar Rp8.376,3 triliun.

"Logikanya kalau 75% pergerakan ekonomi berhenti, kredit yang sudah disepakati pun akan banyak yang menganggur (idle) dan tidak efektif untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, tidak efektif untuk mendorong peningkatan variabel konsumsi dan variabel investasi tapi disatu sisi debitur akan terus  menerus membayar angsuran dan atau bunga kredit," pungkas Ramson.

BI telah memperoleh Repo line dari The Feds sebesar US$60 miliar. Selain itu, Pemerintah juga telah memperoleh utang dengan menerbitkan obligasi Global Bond sebesar US$43 miliar. Quantitative Easing yang dilakukan senilai Rp503,8 triliun, yang dilakukan dengan pembelian SBN Pemerintah dari pasar sekunder senilai Rp166,2 triliun, Term Repo Perbankan Rp137,1 triliun, penurunan GWM Rp53 triliun dan Rp102 triliun, serta tidak mewajibkan tambahan giro bagi yang tidak memenuhi PLM Rp15,8 triliun. (RO/OL-10)