Headline
Tidak ada solusi militer yang bisa atasi konflik Israel-Iran.
Para pelaku usaha logistik baik domestik maupun internasional khawatir peningkatan konflik Timur Tengah.
MENGUTIP data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) total terdapat 7 juta pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) karena dampak pandemi covid-19.
Ancaman stabilitas sosial, budaya, keamanan, dan ekonomi nampak nyata selama pandemi covid-19 berlangsung.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 Doni Monardo mengajak seluruh kepala daerah agar dapat menunjukkan kepempinan yang baik sehingga masyarakat dapat lebih percaya diri bersatu dalam mengadapi pandemi covid19 sekaligus terbebas dari permasalahan ekonomi.
Setiap kepala daerah harus bersiap menjadikan wilayahnya semakin produktif dalam era new normal di tengah-tengah pandemi covid-19.
“Kita yakin, kalau bapak ibu kepala daerah sekalian tetap mempertahankan kepemimpinan dengan baik, maka masyarakat tidak akan terpapar covid-19 dan juga akan tidak terkapar karena PHK,” tegas Doni di Jakarta, Jumat (22/5).
Doni melanjutkan, upaya pemutusan rantai penyebaran Covid-19 harus tetap dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pemenuhan ekonomi masyarakat agar bisa dapat berjalan. Dirinya berharap upaya pemutusan rantai penyebaran covid-19 tidak menimbulkan masalah lain seperti kemisikinan dan kelaparan yang berpotensi akan menimbulkan krisis sosial.
"Jangan sampai terjadi hunggry man becomes angry man," ujarnya.
Doni menawarkan kesanggupan dan kesediaan kepala daerah di 124 Kabupaten/Kota tersebut untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinannya sehingga dapat diberikan keleluasaan aktivitas lebih luas lagi dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 dan mengatasi permasalahan ekonomi.
“Kesempatan yang kami sampaikan ini hendaknya kami harapkan ada suatu kesanggupan dan kesediaan. Mana daerah yang bersedia untuk melakukan aktivitas yang lebih luas, di bidang produktivitas masyarakat, maka dalam waktu ke depan akan kami sampaikan kepada Presiden,” jelas Doni.
“Mudah-mudahan tidak lama setelah Idul Fitri, kita sudah bisa mendapatkan jawaban. Dari 124 Kabupaten/Kota mana saja yang kiranya sudah siap atau mampu melaksanakan tersebut,” imbuh Doni.
Baca juga: Hadapi Pandemi Covid-19 dengan Ikhlas
Dalam mendukung pemerintah daerah, Doni juga membentuk Liaison Officer (LO) dari pemerintah pusat sebagai pendampingan kepala daerah dalam menyelesaikan permasalahan covid-19 dan dampaknya bagi masyarakat.
“Kami akan berusaha membantu meningkatkan upaya daerah agar lebih bisa optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada tiap provinsi telah diutus sejumlah LO, mohon kiranya bapak ibu sekalian bisa berkomunikasi dengan mereka sehingga mereka akan melaporkan kepada Gugus Tugas pusat melalui direktorat yang berhubungan,” kata dia.
Selanjutnya, Doni juga menyinggung tentang pentingnya kebersamaan Gugus Tugas Pusat, Gugus Tugas Daerah bersama unsur pemerintah pusat di daerah dan unsur lainnya termasuk TNI/Polri.
Doni berharap agar kebersamaan tersebut dapat lebih dioptimalkan, sehingga sebagai bangsa yang bersatu sekaligus dapat menunjukkan kepada dunia tentang seberapa kompak bangsa Indonesia dalam menghadapi pandemi covid-19.
Hal itu tentunya juga menjadi kesempatan yang baik untuk menunjukkan pengabdian kepada bangsa dan negara. Sehingga keberhasilan pemimpin daerah juga dapat dicatat dalam sejarah tentang bagaimana peran dan fungsinya serta kemampuannya sehingga dapat menyelamatkan masyarakat dari ancaman pandemi covid-19.
“Kerja sama, kerja keras, tidak menyerah dan juga selalu fokus, tentunya akan menjadi kebahagiaan dan kebanggaan apabila kita bisa berhasil keluar dari masa-masa yang sulit ini,” pungkas Doni. (A-2)
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
advokat yang tergabung dalam Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme (Tumpas) melakukan audiensi dengan Polri
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PD DKI Jakarta Kusworo mengkhawatirkan rancangan peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok dapat meningkatkan angka pengangguran.
Tagar Kabur Aja Dulu menjadi simbol kegelisahan generasi muda Indonesia terhadap masa depan.
JK mengkritisi kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang disebut sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dari antusiasme pencari kerja yang membludak saat pembukaan job fair di Bekasi.
PSI angkat suara mengenai 100 hari kinerja Pramono Anung dan Rano Karno. Job fair yang masih belum diketahui banyak orang maupun dirasakan manfaatnya
Pemerintah dinilai berhasil mendorong praktik rekrutmen yang lebih inklusif dan bebas diskriminasi. Salah satunya dengan menghapuskan syarat usia bagi pelamar kerja.
GELOMBANG pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya semakin masif di awal tahun, bertepatan dengan menyambut bulan Ramadan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved