Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
MENGUTIP data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) total terdapat 7 juta pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) karena dampak pandemi covid-19.
Ancaman stabilitas sosial, budaya, keamanan, dan ekonomi nampak nyata selama pandemi covid-19 berlangsung.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 Doni Monardo mengajak seluruh kepala daerah agar dapat menunjukkan kepempinan yang baik sehingga masyarakat dapat lebih percaya diri bersatu dalam mengadapi pandemi covid19 sekaligus terbebas dari permasalahan ekonomi.
Setiap kepala daerah harus bersiap menjadikan wilayahnya semakin produktif dalam era new normal di tengah-tengah pandemi covid-19.
“Kita yakin, kalau bapak ibu kepala daerah sekalian tetap mempertahankan kepemimpinan dengan baik, maka masyarakat tidak akan terpapar covid-19 dan juga akan tidak terkapar karena PHK,” tegas Doni di Jakarta, Jumat (22/5).
Doni melanjutkan, upaya pemutusan rantai penyebaran Covid-19 harus tetap dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pemenuhan ekonomi masyarakat agar bisa dapat berjalan. Dirinya berharap upaya pemutusan rantai penyebaran covid-19 tidak menimbulkan masalah lain seperti kemisikinan dan kelaparan yang berpotensi akan menimbulkan krisis sosial.
"Jangan sampai terjadi hunggry man becomes angry man," ujarnya.
Doni menawarkan kesanggupan dan kesediaan kepala daerah di 124 Kabupaten/Kota tersebut untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinannya sehingga dapat diberikan keleluasaan aktivitas lebih luas lagi dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 dan mengatasi permasalahan ekonomi.
“Kesempatan yang kami sampaikan ini hendaknya kami harapkan ada suatu kesanggupan dan kesediaan. Mana daerah yang bersedia untuk melakukan aktivitas yang lebih luas, di bidang produktivitas masyarakat, maka dalam waktu ke depan akan kami sampaikan kepada Presiden,” jelas Doni.
“Mudah-mudahan tidak lama setelah Idul Fitri, kita sudah bisa mendapatkan jawaban. Dari 124 Kabupaten/Kota mana saja yang kiranya sudah siap atau mampu melaksanakan tersebut,” imbuh Doni.
Baca juga: Hadapi Pandemi Covid-19 dengan Ikhlas
Dalam mendukung pemerintah daerah, Doni juga membentuk Liaison Officer (LO) dari pemerintah pusat sebagai pendampingan kepala daerah dalam menyelesaikan permasalahan covid-19 dan dampaknya bagi masyarakat.
“Kami akan berusaha membantu meningkatkan upaya daerah agar lebih bisa optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada tiap provinsi telah diutus sejumlah LO, mohon kiranya bapak ibu sekalian bisa berkomunikasi dengan mereka sehingga mereka akan melaporkan kepada Gugus Tugas pusat melalui direktorat yang berhubungan,” kata dia.
Selanjutnya, Doni juga menyinggung tentang pentingnya kebersamaan Gugus Tugas Pusat, Gugus Tugas Daerah bersama unsur pemerintah pusat di daerah dan unsur lainnya termasuk TNI/Polri.
Doni berharap agar kebersamaan tersebut dapat lebih dioptimalkan, sehingga sebagai bangsa yang bersatu sekaligus dapat menunjukkan kepada dunia tentang seberapa kompak bangsa Indonesia dalam menghadapi pandemi covid-19.
Hal itu tentunya juga menjadi kesempatan yang baik untuk menunjukkan pengabdian kepada bangsa dan negara. Sehingga keberhasilan pemimpin daerah juga dapat dicatat dalam sejarah tentang bagaimana peran dan fungsinya serta kemampuannya sehingga dapat menyelamatkan masyarakat dari ancaman pandemi covid-19.
“Kerja sama, kerja keras, tidak menyerah dan juga selalu fokus, tentunya akan menjadi kebahagiaan dan kebanggaan apabila kita bisa berhasil keluar dari masa-masa yang sulit ini,” pungkas Doni. (A-2)
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DUKUNGAN penuh peningkatan kualitas sekolah vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya menekan angka pengangguran.
KEPUTUSAN Pemprov Jabar menutup aktivitas tambang di kawasan Padalarang dan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, memicu ribuan orang terancam kehilangan pekerjaan.
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PD DKI Jakarta Kusworo mengkhawatirkan rancangan peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok dapat meningkatkan angka pengangguran.
Tagar Kabur Aja Dulu menjadi simbol kegelisahan generasi muda Indonesia terhadap masa depan.
JK mengkritisi kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang disebut sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dari antusiasme pencari kerja yang membludak saat pembukaan job fair di Bekasi.
PSI angkat suara mengenai 100 hari kinerja Pramono Anung dan Rano Karno. Job fair yang masih belum diketahui banyak orang maupun dirasakan manfaatnya
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved