Anggota DPR Dukung Insentif untuk Perusahaan Media Massa

ASOSIASI Perusahaan Media dan Asosiasi Profesi Media mendorong pemerintah menaikkan stimulus di luar stimulus ekonomi sebesar Rp405,1 triliun. Itu dianggap penting untuk membantu industri media, wartawan, dan seluruh pekerja media yang terdampak pandemi covid-19.

Anggota Komisi I DPR dari Partai NasDem Muhammad Farhan setuju atas usulan tersebut. Dengan begitu, keberpihakan dan kehadiran pengambil kebijakan pada media massa nasional dapat dirasakan secara nyata.

"Saya sangat setuju dengan permintaan tersebut. Karena itu bukanlah tuntutan kepada pemerintah, tetapi mengharapkan kehadiran dan keberpihakan pemerintah terhadap media nasional," kata Farhan saat dihubungi, Kamis (14/5).

"Perusahaan pers, selama ini berfungsi ganda. Pertama, dia merupakan unit usaha yang menyediakan lapangan pekerjaan dan kedua, media massa merupakan salah satu pilar demokrasi," sambungnya.

Baca juga: Industri Media Massa Ajukan 7 Hal ke Pemerintah Terkait Pandemi

Menurutnya, hal yang wajar bila pemerintah memenuhi harapan perusahaan pers. Sebab menjaga keberlangsungan hidup media massa nasional mulai dari media massa cetak, elektronik maupun digital ialah kewajiban.

Farhan mengaku selama ini kerap berdiskusi dengan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) mengenai dampak pandemi dan keringanan yang dapat diberikan pemerintah.

Bahkan hal itu juga sejatinya telah terdengar hingga ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Namun tampaknya usaha industri media massa belum membuahkan hasil.

"Saya diberi info juga bahwa Kemenko Ekonomi sudah melakukan dialog dengan para pengusaha pers. Tetapi output-nya masih normatif sekali. Dalam artian kesimpulan di atas kertas tampak baik, tapi praktiknya jauh panggang dari api," jelas Farhan.

Fungsi media massa sebagai penyampai informasi dan pengawasan pemerintahan demi berlangsungnya demokrasi yang sehat perlu dilanggengkan. Di tengah pandemi covid-19 kehadiran pemerintah menjadi kunci untuk membantu industri pers.

"Artinya jika kita memang ingin menyelamatkan media nasional, maka keringanan pada perusahaan pers mutlak diterapkan," pungkas Farhan.(X-15)