Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
SEMBILAN Fraksi DPR RI menyetujui Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjadi RUU Inisiatif DPR RI. Persetujuan seluruh Fraksi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani.
Sebelum disetujui, Puan meminta persetujuan seluruh Fraksi untuk menyampaikan pandangan Fraksi terhadap usul Komisi VIII DPR RI tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana itu kepada Pimpinan DPR RI secara tertulis.
“Apakah pendapat setiap Fraksi terkait perubahan UU tentang Penanggulangan Bencana dapat disampaikan secara tertulis ke Pimpinan?” tanya Puan yang dijawab 'setuju' oleh seluruh audiens yang hadir baik secara fisik maupun virtual pada Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5).
Kemudian, juru bicara masing-masing fraksi menyerahkan dokumen pandangan Fraksi atas revisi UU Penanggulangan Bencana ke Pimpinan rapat. Setelah itu pengambilan persetujuan dilakukan.
“Pendapat Fraksi terhadap RUU usul Komisi VIII DPR RI tentang UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dapat disetujui menjadi usul DPR RI?” tanya Puan yang kembali dijawab 'setuju' oleh Anggota DPR yang hadir diikuti ketukan palu. (OL-09)
Dia mengatakan bahwa penegakan hukum harus terintegrasi melalui KUHAP yang baru, mulai dari penyidik, penuntut, pengadilan, sampai ke tingkat lembaga pemasyarakatan.
Zulfikar menjelaskan revisi UU ASN masuk dalam Prolegnas 2025 yang artinya Komisi II DPR dan Badan Legislasi akan melakukan perubahan kedua terkait undang-undang tersebut.
Ahmad Sahroni menyebutkan bahwa DPR tak bisa menutup-nutupi terkait sidang pembahasan revisi Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).
Massa sempat berhasil menjebol pagar pembatas kaca pos pengamanan, kemudian disusul dengan pemecahan kaca menggunakan batu dan kayu.
Dave mengatakan banyak hal yang perlu dibahas di revisi UU Penyiaran. Karena banyak perkembangan di sektor penyiaran.
Fraksi PDIP menyetujui Revisi UU tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dibahas di Komisi I DPR RI untuk dibahas di tingkat selanjutnya atau naik ke rapat paripurna.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved