Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
PONTENSI konflik di Laut China Selatan dapat mengganggu keamanan dan kedaulatan Indonesia. Oleh karena itu, perlu langkah konkret untuk mengantisipasi dampak perselisihan, menggali potensi ekonomi, dan mematri kedaulatan di Natuna Utara.
“Indonesia sejatinya negara maritim. Karena itu, strategi pembangunan kelautannya harus bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu kemampuan kehadiran di laut secara berkelanjutan, kemampuan eksplorasi laut, dan kemampuan membangun kepercayaan global melalui laut,” tegas Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya Aan Kurnia kepada Media Indonesia, kemarin.
Menurutnya, Bakamla mendorong semua pihak bersinergi dalam meningkatkan dan menjaga keamanan laut. Pasalnya, tantangan itu tidak akan mampu diatasi oleh institusi tertentu karena membutuhkan kekuatan serta kemampuan armada yang memadai.
Ia memaparkan fokus saat ini masih tertuju ke Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Laut China Selatan. Itu akibat letupan konflik terus terjadi antara Tiongkok dan negara-negara di sekitar wilayah tersebut, termasuk dengan Indonesia. Meskipun tidak terlalu dominan dalam peta perselisihan di Laut China Selatan, Indonesia bisa terdampak. *Untuk itu, mengeksplorasi kekayan di Laut Natuna Utara perlu segera dilakukan berbarengan dengan penguatan penjagaan kedaulatan.
Kemampuan kehadiran di laut secara berkelanjutan dengan operasi terpadu, koordinasi antarkementerian/lembaga, percepat penyelesaian pangkalan terintegrasi, serta logistik yang mendukung pertahahan di Natuna. “Kita juga mendorong peran ASEAN, pertahankan dan perkuat trust and capacity building, tingkatkan intensitas komunikasi dalam meredakan konflik,” papar Aan.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi NasDem, Willy Aditya, berharap pemerintah perlu mematangkan mitigasi polemik soal Natuna Utara untuk selanjutnya mengeluarkan sejumlah jurus guna menjaga kedaulatan. “Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri harus senantiasa cermat dan mengikuti perkembangan di kawasan Laut China Selatan. Harus diukur seberapa potensial konflik akan terjadi. Apakah sekadar gimik dari kedua belah pihak atau memang cukup serius,” katanya.
Ia menekankan pemerintah harus tetap mengusung landasan politik bebas aktif dengan selalu mengajak dan mengedepankan solusi damai atas setiap potensi konflik. “Ini dalam rangka menjaga kepentingan nasional terkait potensi konflik di kawasan itu,” cetusnya.
Willy juga menyarankan pemberdayaan seluruh kekuatan intelijen untuk mempelajari dan menghimpun informasi terkait potensi konflik tersebut. “Ini penting untuk membaca ke mana arah ketegangan yang terjadi di Natuna Utara.” (Cah/P-3)
PEMERINTAH Indonesia terus melanjutkan proses evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari kawasan konflik. 54 WNI dari Iran
Gencatan senjata adalah istilah yang kerap muncul dalam konteks konflik militer atau peperangan. Berikut penjelasan lengkapnya
Komnas HAM merespons serius situasi di Papua dalam kerangka dan tujuan tunggal, yaitu untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui berbagai upaya rekonsiliasi dan perdamaian.
Dorong upaya-upaya rekonsiliasi untuk mewujudkan perdamaian di Bumi Cenderawasih.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menghimbau kepada semua pihak untuk tidak menggunakan pendekatan kekerasan dalam menangani konflik antara KKB dan aparat di tanah Papua
Eropa sedang bergegas mempersiapkan warganya untuk menghadapi ancaman konflik yang semakin meningkat dan berada di ambang pintu.
KEPALA BPIP Yudian Wahyudi menyebut kehadiran nilai-nilai Pancasila di Kabupaten Natuna bukan hanya sekedar slogan, melainkan sebagai kekuatan hidup yang terwujud di NKRI
Banyak anak yang sudah putus sekolah ternyata enggan kembali bersekolah, bahkan sebagian sudah melewati usia sekolah dasar.
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Natuna menetapkan dan menahan dua orang tersangka berinisial ER dan ES dalam kasus dugaan korupsi program rehabilitasi mangrove di Desa Pengadah, Kabupaten Natuna.
BUPATI Natuna, Cen Sui Lan, menegaskan bahwa pemerintah daerah akan segera menetapkan kawasan Kekah sebagai kawasan konservasi resmi yang juga akan menjadi ikon daerah.
Bupati Natuna, Cen Sui Lan, mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2025 dengan pendanaan sepenuhnya dari pemerintah pusat.
Proyek ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi di Natuna, sehingga memperkuat posisi daerah sebagai kawasan industri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved