Sabtu 09 Mei 2020, 07:40 WIB

Jangan Abaikan Potensi Konflik di Natuna Utara

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Jangan Abaikan Potensi Konflik di Natuna Utara

Dok. Bakamla
Kepala Bakamla RI, Laksamana Madya Aan Kurnia.

 

PONTENSI konflik di Laut China Selatan dapat mengganggu keamanan dan kedaulatan Indonesia. Oleh karena itu, perlu langkah konkret untuk mengantisipasi dampak perselisihan, menggali potensi ekonomi, dan mematri kedaulatan di Natuna Utara.

“Indonesia sejatinya negara maritim. Karena itu, strategi pembangunan kelautannya harus bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu kemampuan kehadiran di laut secara berkelanjutan, kemampuan eksplorasi laut, dan kemampuan membangun kepercayaan global melalui laut,” tegas Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya Aan Kurnia kepada Media Indonesia, kemarin.

Menurutnya, Bakamla mendorong semua pihak bersinergi dalam meningkatkan dan menjaga keamanan laut. Pasalnya, tantangan itu tidak akan mampu diatasi oleh institusi tertentu karena membutuhkan kekuatan serta kemampuan armada yang memadai.

Ia memaparkan fokus saat ini masih tertuju ke Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Laut China Selatan. Itu akibat letupan konflik terus terjadi antara Tiongkok dan negara-negara di sekitar wilayah tersebut, termasuk dengan Indonesia. Meskipun tidak terlalu dominan dalam peta perselisihan di Laut China Selatan, Indonesia bisa terdampak. *Untuk itu, mengeksplorasi kekayan di Laut Natuna Utara perlu segera dilakukan berbarengan dengan penguatan penjagaan kedaulatan.

Kemampuan kehadiran di laut secara berkelanjutan dengan operasi terpadu, koordinasi antarkementerian/lembaga, percepat penyelesaian pangkalan terintegrasi, serta logistik yang mendukung pertahahan di Natuna. “Kita juga mendorong peran ASEAN, pertahankan dan perkuat trust and capacity building, tingkatkan intensitas komunikasi dalam meredakan konflik,” papar Aan.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi NasDem, Willy Aditya, berharap pemerintah perlu mematangkan mitigasi polemik soal Natuna Utara untuk selanjutnya mengeluarkan sejumlah jurus guna menjaga kedaulatan. “Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri harus senantiasa cermat dan mengikuti perkembangan di kawasan Laut China Selatan. Harus diukur seberapa potensial konflik akan terjadi. Apakah sekadar gimik dari kedua belah pihak atau memang cukup serius,” katanya.

Ia menekankan pemerintah harus tetap mengusung landasan politik bebas aktif dengan selalu mengajak dan mengedepankan solusi damai atas setiap potensi konflik. “Ini dalam rangka menjaga kepentingan nasional terkait potensi konflik di kawasan itu,” cetusnya.

Willy juga menyarankan pemberdayaan seluruh kekuatan intelijen untuk mempelajari dan menghimpun informasi terkait potensi konflik tersebut. “Ini penting untuk membaca ke mana arah ketegangan yang terjadi di Natuna Utara.” (Cah/P-3)

Baca Juga

ANTARA/Mohamad Hamzah

Densus 88 Tangkap Profesor Bom Kelompok Teroris

👤 Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 01 Desember 2020, 00:13 WIB
Bungker sejenis tersebut juga telah ditemukan di Poso pada 2007, Klaten 2014, dan terakhir Lampung pada...
ANTARA/Sigid Kurniawan

Hakim Nilai Aneh Jaksa tidak Rinci Periksa Pinangki

👤 Sri Utami 🕔Senin 30 November 2020, 23:55 WIB
Hakim juga menanyakan terkait nama Joko S Tjandra yang disebut oleh terdakwa Pinangki Sirna Malasari saat pemeriksaan internal di Kejasaan...
MI/Ramdani

Demokrat Minta Pemerintah Segera Temukan Pelaku Teror di Sigi

👤Yohanes Manasye 🕔Senin 30 November 2020, 23:12 WIB
"Kita minta pemerintah, aparat penegak hukum, untuk segera menemukan siapa pelaku pembunuhan sadis itu dan apa...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya