PONTENSI konflik di Laut China Selatan dapat mengganggu keamanan dan kedaulatan Indonesia. Oleh karena itu, perlu langkah konkret untuk mengantisipasi dampak perselisihan, menggali potensi ekonomi, dan mematri kedaulatan di Natuna Utara.
“Indonesia sejatinya negara maritim. Karena itu, strategi pembangunan kelautannya harus bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu kemampuan kehadiran di laut secara berkelanjutan, kemampuan eksplorasi laut, dan kemampuan membangun kepercayaan global melalui laut,” tegas Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya Aan Kurnia kepada Media Indonesia, kemarin.
Menurutnya, Bakamla mendorong semua pihak bersinergi dalam meningkatkan dan menjaga keamanan laut. Pasalnya, tantangan itu tidak akan mampu diatasi oleh institusi tertentu karena membutuhkan kekuatan serta kemampuan armada yang memadai.
Ia memaparkan fokus saat ini masih tertuju ke Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Laut China Selatan. Itu akibat letupan konflik terus terjadi antara Tiongkok dan negara-negara di sekitar wilayah tersebut, termasuk dengan Indonesia. Meskipun tidak terlalu dominan dalam peta perselisihan di Laut China Selatan, Indonesia bisa terdampak. *Untuk itu, mengeksplorasi kekayan di Laut Natuna Utara perlu segera dilakukan berbarengan dengan penguatan penjagaan kedaulatan.
Kemampuan kehadiran di laut secara berkelanjutan dengan operasi terpadu, koordinasi antarkementerian/lembaga, percepat penyelesaian pangkalan terintegrasi, serta logistik yang mendukung pertahahan di Natuna. “Kita juga mendorong peran ASEAN, pertahankan dan perkuat trust and capacity building, tingkatkan intensitas komunikasi dalam meredakan konflik,” papar Aan.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi NasDem, Willy Aditya, berharap pemerintah perlu mematangkan mitigasi polemik soal Natuna Utara untuk selanjutnya mengeluarkan sejumlah jurus guna menjaga kedaulatan. “Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri harus senantiasa cermat dan mengikuti perkembangan di kawasan Laut China Selatan. Harus diukur seberapa potensial konflik akan terjadi. Apakah sekadar gimik dari kedua belah pihak atau memang cukup serius,” katanya.
Ia menekankan pemerintah harus tetap mengusung landasan politik bebas aktif dengan selalu mengajak dan mengedepankan solusi damai atas setiap potensi konflik. “Ini dalam rangka menjaga kepentingan nasional terkait potensi konflik di kawasan itu,” cetusnya.
Willy juga menyarankan pemberdayaan seluruh kekuatan intelijen untuk mempelajari dan menghimpun informasi terkait potensi konflik tersebut. “Ini penting untuk membaca ke mana arah ketegangan yang terjadi di Natuna Utara.” (Cah/P-3)
