Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA komisi IX DPR Muchamad Nabil Haroen meminta pemerintah untuk mengkaji secara matang terkait wacana pemerintah yang akan melakukan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Pemerintah harus merujuk pada tujuan utamanya, yakni menjaga nyawa, keamanan dan kesejahteraan rakyat. Memang PSBB menjadikan ekonomi melambat, yang pada akhirnya berdampak pada sirkulasi keuangan dan pendapatan warga. Ini yang harus dikaji, bagaimana mengelola ketahanan pangan, pendapatan warga, sekaligus penanganan medis,” kata Nabil dalam keterangan resmi, Jakarta, Senin (4/5).
Baca juga: Daya Beli Turun, Mendag Minta Pasar Rakyat Beroperasi
Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan, jika nanti pemerintah benar melakukan relaksasi PSBB, pemerintah perlu membuat peraturan ketat terkait penjarakan fisik (physical distancing) serta pentingnya memakai masker.
“Jadi warga harus diberitahu bahwa kita berada dalam kehidupan dengan pola baru, yakni (pola hidup) dengan mengutamakan kesehatan,” sebutnya.
Ia juga meminta agar masyarakat tidak terprovokasi terkait informasi bohong mengenai Covid-19, dan tetap melakukan komunikasi yang sahat.
“Kita perlu hidup dengan pola komunikasi yang sehat,” tukasnya. (OL-6)
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved