Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
TERKAIT wacana pemerintah yang sedang mengkaji mengenai relaksasi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan tujuan agar masyarakat tidak stres dan terkekang di tengah pandemi.
Namun muncul pertanyaan apakah relaksasi PSBB tersebut justru akan bersebrangan dengan wacana penerapan sanksi tegas PSBB mulai 7 Mei 2020 mendatang.
Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen mengatakan relaksasi penerapan PSBB harus dikaji secara matang, dengan beberapa pertimbangan strategis. Pemerintah, mururutnya. harus merujuk pada tujuan utamanya, yakni menjaga nyawa, keamanan, dan kesejahteraan rakyat.
“Memang PSBB menjadikan ekonomi melambat, yang pada akhirnya berdampak pada sirkulasi keuangan dan pendapatan warga. Ini yang harus dikaji, bagaimana mengelola ketahanan pangan, pendapatan warga, sekaligus penanganan medis,” kata politikus dari PDI Perjuangan dalam keterangannya persnya, Selasa (4/4).
Nabil menegaskan jika relaksasi PSBB diberlakukan, harus ada peraturan ketat terkait physical distancing dan social distancing, serta pentingnya memakai masker. “Jadi, warga harus diberitahu bahwa kita berada dalam kehidupan dengan pola baru, dengan mengutamakan kesehatan,” jelasnya.
“ Saat ini, beredar teori konspirasi terkait Covid-19. Ada yang mengaitkan bahwa virus berasal dari Tiongkok, Amerika Serikat dan bahkan Yahudi. Ini harus dihentikan, dan masyarakat jangan sampai terprovokasi. Kita perlu hidup dengan pola komunikasi yang sehat,” ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama. (OL-09)
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved