Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KETUA Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto optimistis dan mendukung langkah dan upaya pemerintah dalam menangani wabah covid-19. Hal itu ditegaskan Dito setelah menerima penjelasan Pemerintah tentang perkembangan indikator-indikator asumsi dasar dan target pembangunan dalam APBN 2020 sampai April 2020 di tengah wabah covid-19.
"Kami mendukung langkah dan upaya kebijakan yang dirumuskan bersama oleh Menko Ekuin, Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait dan anggota KSSK kementerian/lembaga maupun TKDD dalam merespons penanganan covid-19," kata Dito, Kamis (30/4).
Langkah kebijakan yang dimaksud di bidang kesehatan, social safety net, dan dukungan usaha melalui refocusing dan realokasi APBN 2020 pada belanja kementerian/lembaga maupun TKDD, serta kebijakan moneter oleh Bank Indonesia.
Dito juga mendukung pelaksanaan dan perluasan social safety net yang terus disalurkan untuk melindungi kebutuhan dasar masyarakat, agar tetap bertahan dalam kondisi krisis, sampai wabah covid-19 berakhir.Sekaligus dapat memperkecil dampak dari wabah covid-19 terhadap asumsi makro dan target-target pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah di tahun 2020.
Dalam situasi yang luar biasa ini, Ketua Komisi XI DPR RI memahami kondisi Pemerintah dan kebutuhan pembiayaan. Untuk itu, lanjut Dito perlunya Bank Indonesia membuka peluang membeli SBN yang diterbitkan oleh Pemerintah dengan bunga yang tidak memberatkan Pemerintah.
"Hal ini untuk mendukung pembiayaan dalam rangka penanganan pandemi covid-19 serta program bantuan jaring pengaman sosial untuk rakyat miskin dan UMKM," ujarnya. (OL-3)
Selanjutnya, di tengah penanganan pandemi covid-19 diharapkan Pemerintah terus mencermati berbagai perkembangan yang terjadi di global maupun domestik serta mengambil langkah-langkah yang tepat dan terukur untuk melakukan antisipasi dampak covid -19 terhadap aspek sosial, ekonomi, dan keuangan.
baca juga: Pekerja Terdampak Covid-19 Diberikan Relaksasi Iuran BPJS
"Dengan asumsi makro yang telah dirumuskan secara realistis dan dukungan seluruh pihak untuk bergotong-royong mengatasi pandemik, kita optimistis dapat menghadapi pandemi dan target-target pembangunan yang dibuat oleh pemerintah," pungkasnya.
Camat dan lurah diminta untuk memetakan titik-titik prioritas yang dapat dijadikan lokasi pelaksanaan program padat karya.
Harus ada upaya mendorong riset dan inovasi AI yang relevan dengan kebutuhan bangsa, serta menjaga etika dan nilai dalam teknologi.
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
Sebelumnya Apdesi juga menyampaikan beberapa permohonan diantaranya penambahan Alokasi Dana Desa.
Dia juga menyoroti bahwa aktivitas masyarakat yang terkendala lantaran berada di kawasan hutan, harus pula mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan melalui kelestarian hutan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, dengan data terpilah itu memungkinkan penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia, yakni Iran vs Israel, kembali memunculkan kekhawatiran global.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tahun ini menuai kekecewaan dari sejumlah pihak
dua kriteria sumber daya alam yang berpotensi dimanfaatkan untuk pendanaan Indonesia mendapai Net Zero Emission pada 2060.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved