Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KETUA Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto optimistis dan mendukung langkah dan upaya pemerintah dalam menangani wabah covid-19. Hal itu ditegaskan Dito setelah menerima penjelasan Pemerintah tentang perkembangan indikator-indikator asumsi dasar dan target pembangunan dalam APBN 2020 sampai April 2020 di tengah wabah covid-19.
"Kami mendukung langkah dan upaya kebijakan yang dirumuskan bersama oleh Menko Ekuin, Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait dan anggota KSSK kementerian/lembaga maupun TKDD dalam merespons penanganan covid-19," kata Dito, Kamis (30/4).
Langkah kebijakan yang dimaksud di bidang kesehatan, social safety net, dan dukungan usaha melalui refocusing dan realokasi APBN 2020 pada belanja kementerian/lembaga maupun TKDD, serta kebijakan moneter oleh Bank Indonesia.
Dito juga mendukung pelaksanaan dan perluasan social safety net yang terus disalurkan untuk melindungi kebutuhan dasar masyarakat, agar tetap bertahan dalam kondisi krisis, sampai wabah covid-19 berakhir.Sekaligus dapat memperkecil dampak dari wabah covid-19 terhadap asumsi makro dan target-target pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah di tahun 2020.
Dalam situasi yang luar biasa ini, Ketua Komisi XI DPR RI memahami kondisi Pemerintah dan kebutuhan pembiayaan. Untuk itu, lanjut Dito perlunya Bank Indonesia membuka peluang membeli SBN yang diterbitkan oleh Pemerintah dengan bunga yang tidak memberatkan Pemerintah.
"Hal ini untuk mendukung pembiayaan dalam rangka penanganan pandemi covid-19 serta program bantuan jaring pengaman sosial untuk rakyat miskin dan UMKM," ujarnya. (OL-3)
Selanjutnya, di tengah penanganan pandemi covid-19 diharapkan Pemerintah terus mencermati berbagai perkembangan yang terjadi di global maupun domestik serta mengambil langkah-langkah yang tepat dan terukur untuk melakukan antisipasi dampak covid -19 terhadap aspek sosial, ekonomi, dan keuangan.
baca juga: Pekerja Terdampak Covid-19 Diberikan Relaksasi Iuran BPJS
"Dengan asumsi makro yang telah dirumuskan secara realistis dan dukungan seluruh pihak untuk bergotong-royong mengatasi pandemik, kita optimistis dapat menghadapi pandemi dan target-target pembangunan yang dibuat oleh pemerintah," pungkasnya.
Pemprov Jawa Barat memprioritaskan penanganan tengkes dengan mengawal program Gerbang Desa
Anggaran yang dikucurkan dari Kementerian PUPR itu lebih kurang sebesar Rp45 miliar. Sementara dari APBD Kabupaten Cianjur lebih kurang Rp50 miliar.
Daerah yang membutuhkan masjid masih terkonsentrasi di wilayah Indonesia timur dan sebagian Sumatra Utara.
Dana CSR sebagai kewajiban moral perusahaan sangat membantu pembangunan di Jabar. Sebab dana APBD tidak akan bisa mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat.
Saat ini, Kabupaten Bandung memasuki Hari Jadi ke-383. Sejumlah pencapaian dalam pembangunan sudah terlihat dalam tiga tahun terakhir.
KETUA Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Ciamis, Anjar Asmara, menanggapi banyaknya pertanyaan berkaitan kepemimpinan Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya.
"Yang menjadi perhatian kita, persiapannya sudah dua tahun dan APBN dikeluarkan tidak sedikit termasuk merenovasi stadion dan sebagainya."
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Anggaran kelurahan tidak hanya dari APBD, tapi juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hari ini kondisi Sulawesi Tengah perlu dana yang sangat besar untuk menyelesaikan berbagai persoalan mulai dari infrastruktur hingga ekonomi.
"Berkurang sebesar Rp25.459.080.122 atau 20,21% dari usulan kebutuhan anggaran Polri 2021," ungkap dia.
Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta, pengesahan akan diawali dengan penelitian akhir di rapat pimpinan gabungan yang akan digelar pada Selasa (7/9) besok.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved