Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menampilkan hal berbeda dalam penetapan tersangka pengembangan perkara suap Bupati Muara Enim.
KPK menghadirkan kedua tersangka dalam kasus itu, yakni Ketua DPRD Muara Enim Aries HB dan mantan Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muara Enim Ramlan Suryadi. “Menghadirkan para tersangka saat konferensi pers diharapkan menimbulkan rasa keadilan karena masyarakat melihat, ‘Oh, tersangkanya ada’ dan melihat perlakuan yang sama kepada semua tersangka. Jadi, prinsip equality before the law sudah dihadirkan,” jelas Ketua KPK Firli Bahuri di Jakarta, kemarin.
Menurutnya, tujuan penegakan hukum yang dilakukan KPK ialah memberikan kepastian hukum dan memberikan keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat. Ia berharap, dengan gaya baru tersebut, muncul efek jera.
Selain itu, diharapkan, timbul kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang menimbulkan kepastian. “Dengan penegakan yang pasti, semua kita berharap timbul kepercayaan dalam penegakan hukum. Ini penting untuk mengubah perilaku masyarakat dari buruk menjadi baik, juga memberikan efek jera supaya tidak melakukan korupsi. Masyarakat harus tenang, tidak boleh dibuat waswas, apalagi gaduh,” urai Filri.
Pada konferensi pers, Senin (27/4), KPK mengumumkan dua tersangka baru dalam kasus suap Bupati Muara Enim. Pengumuman yang dilakukan secara daring di tengah wabah covid-19 itu dilakukan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dengan didampingi Deputi Penindakan KPK Karyoto dan pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri.
Dua tersangka, yakni Ketua DPRD Muara Enim Aries HB dan mantan Kepada Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Ramlan Suryadi turut dihadirkan dengan mengenakan rompi tahanan. Keduanya berdiri menunduk dengan posisi membelakangi sorotan kamera.
Penetapan tersangka terhadap Aries dan Ramlan merupakan pengembangan dari penyi dikan kasus suap penanganan proyek di lingkungan Pemkab Muara Enim. KPK sebelumnya menetapkan tiga tersangka, yaitu Bupati nonaktif Muara Enim Ahmad Yani, Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Elfi n Muhtar, serta pihak swasta Robi Okta Fahlefi .
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai cara KPK menghadirkan tersangka saat konferensi pers tidak lazim. “Konferensi pers dengan cara mempertontonkan tersangka kepada masyarakat luas bukan merupakan kebiasaan yang ada di KPK. Namun, hal itu dapat dimaklumi karena pimpinan KPK saat ini memang selalu ingin terlihat beda dari rezim-rezim sebelumnya,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana. (Dhk/Ant/P-3)
KPK meyakini pengusutan kasus ini sangat didukung masyarakat. Sebab, penyebab jalan rusak di Sumut sudah ditahui, dan pihak terlibat kini diproses hukum.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).
Suap dan gratifikasi di sektor pendidikan biasanya terjadi karena adanya orang tua murid memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu.
JAM-Pidsus Kejaksaan Agung menyita uang senilai Rp2 miliar dari hakim Djuyamto yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara korupsi minyak goreng
Perkara ini berkaitan dengan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi satuan pendidikan tingkat dasar, menengah, dan atas.
Herry Jung diduga memberi suap Rp6,04 miliar dari janji awal Rp10 miliar pada mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra.
KPK membeberkan konstruksi perkara terkait OTT di OKU, yang menjerat 6 tersangka. Perwakilan DPRD OKU meminta jatah proyek fisik di Dinas PUPR senilai Rp7 miliar.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan landasan pacu atau runway jalur taxi dan apron bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai.
Kementerian PUPR menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perumahan, mengingat banyak rumah subsidi diterima oleh masyarakat yang tidak berhak.
Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran RP75,63 triliun dalam RAPBN 2025. Anggaran tersebut turun drastis dari pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp164,6 triliun.
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90% rampung.
KPK memeriksa dua saksi guna mendalami proses lelang shelter atau tempat perlindungan dari bencana tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved