Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
DITENGAH hiruk pikuk permasalahan virus covid-19, angin segar dikabarkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Ia mengatakan, angka pengangguran di DKI Jakarta relatif menurun jika dibandingkan provinsi lain.
“Kalau kita lihat angka pengangguran ini relatif menurun dalam 3 tahun terakhir. Kami melihat dari provinsi di Jawa-Bali, meski tingkat pengangguran masuk ranking ke-3 setelah Banten dan Jawa Barat,” jelas Tito dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis (23/4).
Angka kemiskinan Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 sebesar 3,42% berada di bawah rata-rata nasional yang sebesar (9,22%). Tito juga menyebut, berdasarkan tren tingkat kemiskinan Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2019.
"Kondisinya semakin membaik, cenderung terus mengalami penurunan dan selalu berada di bawah rata-rata nasional," kata Tito.
Sementara itu, Gini Rasio DKI Jakarta pada Tahun 2019 sebesar 0,391 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar 0,390. Meskipun relatif kecil peningkatannya, hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk pada periode tersebut memburuk.
Dalam konstelasi wilayah Jawa Bali, Gini Rasio Provinsi DKI Jakarta merupakan peringkat tertinggi ketiga dan masih berada di atas rata-rata nasional.
“Jadi angka nasional 0,38, makin rendah Gini rasio menunjukkan gap antara kaya dan miskin ini makin rendah. Sementara DKI 0.391 di atas nasional. Artinya ada gap yang sedikit dibanding tahun sebelumnya, itu terjadi kenaikan antara kaya dan miskin, pendapatan masyarakat," jelas Tito.
Tapi dibanding dengan provinsi lain, Tito menyebut, gini rasio masih menempati angka 3 besar, Yogyakarta, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. "Ini artinya bad news, artinya gap sekali, pendapatan antara yang kaya dan miskin ini lebih lebar dibanding nasional,” pungkas Tito. (OL-2)
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
Tim dari Kemendagri, lanjutnya, melakukan pengecekan dan survei ke lapangan sebagai upaya penyelesaian sengketa. Menurutnya itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
UU Pempda mengamanatkan pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat bisa mendampingi apabila kabupaten/kota di bawahnya mengalami permasalahan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengangkat Teguh Setyabudi sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Food Station Tjipinang Jaya.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean menegaskan komitmennya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan anggaran tahun (TA) 2026.
Tito minta daerah segera menandatangani atau menyalurkan NPHD untuk kebutuhan pilkada.
Mendagri minta Pj maju pilkada untuk mengundurkan diri
Tito Karnavian meminta semua komponen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menggenjot realisasi belanja tahun anggaran (TA) 2023.
Menurut dia, permasalahan di DKI Jakarta yang akan diselesaikan adalah soal macet, polusi, dan sampah.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa pembangunan di desa selalu menjadi prioritas Pemerintahan Presiden Jokowi. Hal itu juga sejalan dengan upaya mencegah tingginya angka urbanisasi.
Pentingnya terobosan tersebut sangat diperlukan karena saat ini terjadi kenaikan harga musiman akibat tingginya permintaan barang dan jasa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved