Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
DITENGAH hiruk pikuk permasalahan virus covid-19, angin segar dikabarkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Ia mengatakan, angka pengangguran di DKI Jakarta relatif menurun jika dibandingkan provinsi lain.
“Kalau kita lihat angka pengangguran ini relatif menurun dalam 3 tahun terakhir. Kami melihat dari provinsi di Jawa-Bali, meski tingkat pengangguran masuk ranking ke-3 setelah Banten dan Jawa Barat,” jelas Tito dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis (23/4).
Angka kemiskinan Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 sebesar 3,42% berada di bawah rata-rata nasional yang sebesar (9,22%). Tito juga menyebut, berdasarkan tren tingkat kemiskinan Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2019.
"Kondisinya semakin membaik, cenderung terus mengalami penurunan dan selalu berada di bawah rata-rata nasional," kata Tito.
Sementara itu, Gini Rasio DKI Jakarta pada Tahun 2019 sebesar 0,391 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar 0,390. Meskipun relatif kecil peningkatannya, hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk pada periode tersebut memburuk.
Dalam konstelasi wilayah Jawa Bali, Gini Rasio Provinsi DKI Jakarta merupakan peringkat tertinggi ketiga dan masih berada di atas rata-rata nasional.
“Jadi angka nasional 0,38, makin rendah Gini rasio menunjukkan gap antara kaya dan miskin ini makin rendah. Sementara DKI 0.391 di atas nasional. Artinya ada gap yang sedikit dibanding tahun sebelumnya, itu terjadi kenaikan antara kaya dan miskin, pendapatan masyarakat," jelas Tito.
Tapi dibanding dengan provinsi lain, Tito menyebut, gini rasio masih menempati angka 3 besar, Yogyakarta, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. "Ini artinya bad news, artinya gap sekali, pendapatan antara yang kaya dan miskin ini lebih lebar dibanding nasional,” pungkas Tito. (OL-2)
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan bahwa DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 5,5 juta penduduk Indonesia bercerai pada 2025.
Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2025 yang dihimpun, diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa. Penduduk laki-laki memiliki jumlah lebih tinggi.
MAYORITAS penduduk Indonesia saat ini berada pada kelompok usia produktif. Hingga Semester II Tahun 2025, sebanyak 199.026.595 jiwa berada di rentang usia 15 hingga 64 tahun.
DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
Persentase perekaman KTP-el telah mencapai 97,47 persen, yakni 206.467.957 jiwa dari total wajib KTP sebsar 211.826.747 jiwa.
Sebelum Wiyagus, ada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang merupakan Kapolri pada 2016-2019. Lalu, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir yang juga polisi.
Tito minta daerah segera menandatangani atau menyalurkan NPHD untuk kebutuhan pilkada.
Mendagri minta Pj maju pilkada untuk mengundurkan diri
Tito Karnavian meminta semua komponen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menggenjot realisasi belanja tahun anggaran (TA) 2023.
Menurut dia, permasalahan di DKI Jakarta yang akan diselesaikan adalah soal macet, polusi, dan sampah.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa pembangunan di desa selalu menjadi prioritas Pemerintahan Presiden Jokowi. Hal itu juga sejalan dengan upaya mencegah tingginya angka urbanisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved