Pejabat Negara tidak Terima THR

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan presiden, wakil presiden, anggota DPR, dan pejabat negara lainnya tidak akan mendapat tunjangan hari raya (THR) tahun ini.

“Sesuai instruksi Presiden bahwa THR untuk presiden, wapres, para menteri, anggota DPR, MPR, DPD, kepala daerah, anggota DPRD, eselon 1 dan 2 tidak dibayarkan THR-nya,” kata Sri Mulyani seusai sidang kabinet paripurna yang berlangsung secara daring di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, Presiden Jokowi mengatakan THR hanya akan dibayarkan untuk seluruh ASN, TNI, Polri yang posisinya sampai dengan eselon 3 ke bawah. THR yang dibayarkan tidak termasuk tunjangan kinerja.

“Jadi seluruh pelaksana dan eselon 3 ke bawah atau yang setara dengan eselon 3 mendapat THR dari gaji pokok dan tunjangan melekat, tidak dari tukinnya (tunjangan kinerja),” jelas Sri Mulyani.

Selanjutnya, imbuh Menkeu, para pensiunan juga mendapat THR. “Pensiunan juga dapat THR sesuai dengan THR tahun lalu, karena pensiunan juga kelompok rentan. Jadi THR dilakukan sesuai siklusnya sekarang dalam proses melakukan revisi perpres,” ungkap Sri Mulyani.

Sebelumnya, ia mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 akan banyak terkoreksi. Dalam skenario berat, pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada posisi 2,3% dengan tekanan terbesar pada kuartal kedua.

“Kalau kondisi berat itu panjang, kemungkinan akan terjadi resesi didua kuartal berturutturut. Gross domestic product (GDP) bisa negatif. Ini sedang kita upayakan untuk tidak terjadi. Memang sangat berat. Kita menghadapi kondisi yang luar biasa dan kita coba atasi,” papar Sri Mulyani.

Dengan kondisi itu, imbuhnya, jumlah penduduk miskin juga sangat mungkin bertambah.

Dalam skenario berat, penduduk miskin bisa bertambah 1,1 juta orang atau dalam skenario lebih berat akan menghadapi kemungkinan tambahan penduduk miskin 3,78 juta orang. *Pemerintah pun sudah melakukan realokasi dan meninjau ulang anggaran untuk tiga hal, yaitu gizi dan kesehatan untuk menjaga, dan mengurangi dampak penyebaran covid-19; belanja di jaring pengaman sosial; dan memberikan dukungan kepada dunia usaha baik sektor informal, UMKM, hingga dunia usaha.

Sebelumnya, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Mardani H Maming meminta penundaan pembayaran THR karena banyak pelaku usaha terdampak wabah virus korona baru atau covid-19.

Menurut Maming, pemberian THR dapat ditunda dahulu hingga kondisi perusahaan dapat kembali stabil. Pasalnya, banyak sektor usaha yang saat ini tidak beroperasi sama sekali. (Pra/Ant/P-3)