Kamis 09 April 2020, 15:08 WIB

​​​​​​​Gubernur Kepri Nonaktif Divonis 4 Tahun Penjara

Faustinus Nua | Politik dan Hukum
​​​​​​​Gubernur Kepri Nonaktif Divonis 4 Tahun Penjara

MI/ADAM DWI
Gubernur Kepri (nonaktif) Nurdin Basirun divonis 4 tahun penjara serta denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan, Kamis (9/4)..

 

GUBERNUR Kepulauan Riau (Kepri) nonaktif Nurdin Basirun resmi divonis hukuman penjara selama 4 tahun karena terbukti menerima suap dan gratifikasi terkait izin prinsip pemanfaatan ruang laut di wilayah Kepri.

Dalam pembacaan putusan yang digelar Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat secara online, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman denda Rp200 juta subsider 3 bulan. Selain itu, hak politik Nurdin pun resmi dicabut selama 5 tahun.

"Menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp200 juta. Dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan," ujar ketua majelis hakim Yanto saat membacakan putusan tersebut, di Jakarta, Kamis (9/4).

Terdakwa Nurdin dinyatakan terbukti menerima suap Rp45 juta dan S$11 ribu. Suap tersebut terkait dengan penerbitan izin pemanfaatan ruang laut di Kepri.

Selain itu, Nurdin juga terbukti menerima gratifikasi dari pengusaha sebesar Rp4,2 miliar. Hal itu juga terkait dengan penerbitan izin pemanfaatan ruang laut.

Baca juga: KPK Minta Pemda Jangan Takut

Untuk perkara suap, Nurdin didakwa melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara itu, dalam perkara gratifikasi, Nurdin dijerat dengan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

"Hal memberatkan, yakni bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas korupsi dan tidak akui perbuatan. Hal meringankan, yakni berlaku sopan dan belum pernah dihukum," lanjut hakim.

Putusan majelis hakim tersebut lebih ringan dari pada tuntutan jaksa penuntun umum (JPU) pada KPK. Sebelumnya, jaksa menuntut 6 tahun penjara serta denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan dan pencabutan hak politik 5 tahun.

Meski putusan tersebut lebih ringan, baik jaksa maupun kuasa hukum Nurdin mengatakan akan mempertimbangkan lagi untuk upaya banding.(A-2)

 

Baca Juga

dok.pribadi

Pendeta Alberth Yoku: Tindakan Korupsi Lukas Enembe Tanggung Jawab Pribadi

👤Selamat Saragih 🕔Minggu 25 September 2022, 19:54 WIB
PENETAPAN Lukas Enembe (LE) menjadi tersangka oleh KPK mendapat dukungan dari sejumlah tokoh lokal Papua, salah satunya pendeta Alberth...
dok.ist

Pengamat: Kritikan SBY Soal Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Asumsi Saja

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 25 September 2022, 19:05 WIB
DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, kritik Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY soal dugaan...
Instagram @gerindra

Prabowo Sowan Ke 9 Kiai Sepuh NU Jateng, M Qodari: Game Changer di Pilpres 2024

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 25 September 2022, 17:57 WIB
“Ini memperlihatkan arah baru untuk segmentasi atau basis politik yang dituju. Kita tahu pada 2014 dan 2019 arahnya itu dengan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya