Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
ANGGOTA Komisi I DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Syaifullah Tamliha, mengatakan Komisi I mendukung keputusan pemerintah agar pemulangan WNI di luar negeri dilakukan secara mandiri. Mengingat banyaknya jumlah WNI yang ada di berbagai negara.
Syaifullah menjelaskan, ada tiga klaster besar penanganan WNI di luar negeri di tengah pademi Covid-19. Pertama, keberadaan dan kepulangan WNI di Malaysia. Kedua, kembalinya anak buah kapal (ABK) WNI dari seluruh dunia. Ketiga, jamaah tabligh di India.
Baca juga: Pemerintah Diminta Tegas Soal Mudik Saat Pandemi Covid-19
"Mereka perlu didata dan diinformasikan keberadannya kepada keluarganya di Indonesia," ujar Syaifullah, dalam keterangan pers, Rabu, (8/4).
Sementara WNI yang sedang melakukan perjalanan dan tidak bisa pulang akibat terjebak lockdown di luar negeri, diharapkan melapor pada perwakilan Indonesia di masing-masing wilayah.
"Kami minta semua Kedutaan Besar RI (KBRI) maupun Konsulat Jenderal RI (KJRI) di semua negara bisa menampung warga Indonesia yang sedang melakukan perjalanan itu, di samping pelajar dan mahasiswa," ujarnya.
Para WNI bisa mendatangi KBRI maupun KJRI yang ada di berbagai negara untuk mendapatkan batuan pemerintah. Kemenlu sudah menyiapkan dana sebesar Rp100 miliar untuk bisa dipergunakan memenuhi kebutuhan WNI di luar negeri yang mengalami persedian makanan terbatas. (OL-6)
KPK) mengungkapkan buronan kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin, mempunyai paspor Guinea-Bissau.
KEDUTAAN Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bangkok, Thailand, mengimbau WNI menghubungi hotline Konsuler KBRI Bangkok jika ada yang terdampak konflik Thailand-Kamboja.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa mantan prajurit Marinir TNI AL, Satria Arta Kumbara, telah kehilangan status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) secara otomatis.
Pemerintah untuk berhati-hati dalam memutuskan permohonan kewarganegaraan kembali dari Satria Kumbara, eks Marinir TNI AL yang menjadi tentara relawan Rusia.
PRESIDEN Presiden Prabowo Subianto menanggapi kabar yang menyebut Amerika Serikat (AS) bisa mengelola data pribadi warga negara Indonesia (WNI).
MANTAN anggota Korps Marinir TNI Angkatan Laut, Satria Arta Kumbara, kembali menjadi sorotan setelah menyatakan keinginannya untuk pulang ke Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved